Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Otorita IKN.
Mengetahui hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.
Awalnya, Luhut mengaku tidak mau membuka aib orang lain.
Namun, ia kemudian berbicara mengenai kepemimpinan Bambang dan Dhony di IKN.
Secara tidak langsung, Luhut menyatakan, otorita IKN yang dipimpin oleh keduanya tidak bisa membuat keputusan.
"Enggak enak buka aib orang lain. Sudah lewat, lewatlah itu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana, tapi enggak bisa buat keputusan, ya enggak jalan-jalan nanti," kata Luhut dalam acara talkshow bertajuk "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marinves" di Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).
Selain itu, Luhut juga menyinggung mengenai pembebasan lahan yang tidak jalan di bawah kepemimpinan Bambang dan Dhony.
"Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto) itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana, memang ya enggak jalan saja," ujar Luhut.
Luhut lantas memberikan perumpaan pada kepemimpinan Bambang dan Dhony tersebut, layaknya seperti orang sedang makan.
Dijelaskan Luhut, apabila seseorang sedang makan, sudah menjadi tugasnya mencampur makanan tersebut secara benar.
Lalu, jika ketika makan itu menemukan jebakan seperti cabai, orang tersebut harus berani mengambil risiko dengan cara menyingkirkannya.
Baca juga: Terungkap Alasan Bambang Susantono Mundur dari Jabatan Kepala Otorita IKN, Luhut Sampai Kesal
"Makanan sudah ada, ya lu campur yang benar. Itu tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani ambil risikonya. Mau makan, tergigit sendiri cabai, ada booby trap, ya kan bisa dipisahin."
"Tapi, lu sudah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesal aja lihatnya itu loh," pungkas Luhut.
Sebelumnya, kabar mundurnya Bambang dan Dhony itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Senin (3/6/2024).