News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Dukung Kerja Diplomasi Ekonomi, Menlu RI Teken MoU dengan OJK dan Pos Indonesia

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi teken kerja sama diplomasi ekonomi di Ruang Nusantara, Kantor Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menandatangani nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Pos Indonesia.

Penandatanganan MoU ini digelar di Ruang Nusantara, Kantor Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Dalam sambutannya, Retno menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan kunci agar hasil kerja lebih baik dan maksimal.

Baca juga: OJK Cabut Izin 12 BPR Selama 6 Bulan, Berikut Daftarnya

Kerja sama ini diperlukan guna mendukung kerja diplomasi ekonomi yang turut mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Kolaborasi dan joint forces adalah kunci agar hasil kerja kita menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Dan kerja sama-kerja sama seperti ini saya kira sangat diperlukan, terutama untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi yang berarti adalah mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia," kata Retno.

Retno menyebut ekspertis yang dimiliki OJK dan PT Pos Indonesia berguna untuk penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi (paling kanan) dalam acara penandatanganan kerja sama di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Selasa (4/6/2024). (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Adapun sinergi antara Kemenlu dengan OJK utamanya berfokus pada dua hal.

Yakni sektor keuangan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) baik itu pekerja migran, pekerja pemerintahan Indonesia maupun diaspora di luar negeri.

Penguatan ekonomi merujuk pada optimalisasi pasar karbon dan transformasi digital perbankan, kemudian mendorong diseminasi promosi pasar karbon Indonesia, dan pembeli potensial di wilayah kerja masing-masing.

Perihal pelindungan WNI di luar negeri, Retno menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pekerja migran dari ancaman penipuan remitasi, investasi bodong dan pencucian uang, termasuk pelindungan terhadap pinjaman online.

Baca juga: PPIH Arab Saudi Buka Lima Pos Layanan di Masjid Nabawi, Ini Lokasinya

"Kerja sama Kemlu dan OJK diharapkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi PMI dan pemerdayaan melalui fasilitasi dan akses perbankan yang terlindung," kata Retno.

Sedangkan kerja sama dengan PT Pos Indonesia jadi bagian penting untuk penguatan ekonomi lewat penguatan konektivitas dan rantai pasok.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini