Baca tanpa iklan
Untuk dokumen yang menjadi tanggung jawab Mabes TNI, kata Agus, antara lain table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.
Saat ini, kata Agus, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.
Namun dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Kebutuhan itu antara lain rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.
Selain itu, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.
Baca juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim Mengutuk Genosida Israel di Gaza dan Bersumpah Terus Membela Palestina
Agus mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.
Agus juga melaporkan Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.
Saat ini, kata dia, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina.
Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut, kata Agus, berasal dari Singapura dan Australia.
"Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation," kata dia.
Operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata Agus.
"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," lanjut dia.
Dia juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.