Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Duta Besar RI untuk PBB tahun 2004 sampai 2007 Makarim Wibisono menilai negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berpotensi menjadi penghambat rencana pemerintah mengirimkan pasukan TNI dalam misi kemanusiaan dan perdamaian ke Gaza Palestina.

Makarim menjelaskan seluruh pengiriman pasukan perdamaian PBB dalam sebuah sengketa di sebuah negara ditentukan oleh DK PBB.

Biasanya, kata dia, DK PBB akan menentukan pengiriman pasukan perdamaian tersebut baik dari sisi jumlah pasukan dari negara mana saja maupun durasi operasi dalam sebuah mandat atau keputusan.

Setelah itu, keputusan atau resolusi DK PBB itu akan diserahkan ke rapat negara-negara partisipan atau troop contributing countries perihal jumlah pasukan dari masing-masing negara.

Namun demikian, kata dia, sampai sekarang belum ada keputusan DK PBB maupun pertemuan dari trooph contributing countries.

Bila sudah ada resolusi dari DK PBB, kata dia, maka negara-negara yang bersengketa biasanya akan diminta untuk memberi persetujuan untuk pengiriman pasukan PBB.

Dalam hal ini, ia mencontohkan situasi saat krisis Timor-Timur.

Ketika itu, kata dia, pengiriman International Force East Timor atau INTERFET.

Saat itu, kata dia, pengiriman pasukan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden.

"Dalam kaitannya, langkah yang paling ditunggu sebenarnya adalah Keputusan DK PBB untuk mendeploy pasukan (perdamaian) itu," kata Makarim saat ditemui di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Senin (10/6/2024).

"Ini sekarang perlu menjadi pertanyaan karena apa? Karena AS anggota tetap DK, memiliki hak veto. Kalau misalnya saja sudah ada keputusan, tapi dia bilang tidak, ya tidak mungkin," sambung dia.

Ia menilai rencana pengiriman TNI dalam misi kemanusiaan dan perdamaian ke Gaza Palestina masih belum dapat dipastikan di antaranya mengingat saat ini AS akan melangsungkan Pemilu pada akhir tahun.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah AS akan menimbang secara hati-hati dalam melakukan langkah strategis di DK PBB.

"Sekarang ini kan dalam keadaan yang nggak pasti. Seperti diketahui sekarang ini, AS sendiri, yang seperti diketahui mempunyai hak veto untuk menolak itu, dia sekarang mengalami proses untuk menghadapi proses untuk pemilu di dalam negeri akhir tahun ini," kata dia.

"Jadi kalau kita melihat, ya siapapun juga ya yang menghadapi pemilihan untuk ini, dia kan harus juga (menimbang keputusan strategis). Persis. Oleh karena itu, perekembangan itu banyak tergantung pada informasi ataupun data yang ada di dalam megeri AS sendiri," sambung dia.

Selain itu Mandat dari DK PBB untuk pengiriman pasukan perdamaian, kata dia, biasanya didasarkan pada dua Bab dalam Piagam PBB.

Bab tersebut adalah Bab 6 tentang penyelesaian sengketa di Pasifik atau Bab 7 tentang tindakan sehubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.

Bedanya, kata dia, apabila mandat pengiriman pasukan perdamaian tersebut didasarkan pada Bab 6 Piagam PBB maka biasanya PBB hanya akan mengiriman pasukan dan senjata ringan.

Namun demikian, kata dia, apabila mandat didasarkan pada Bab 7 maka PBB akan mengirimkan pasukan bersama peralatan-peralatan yang lengkap.

"Karena belum ada peace (kedamaian). Yang dia (pasukan PBB) lakukan adalah peace making (menciptakan kedamaian). Jadi dengan demikian, kita bisa akan lihat nanti, kalau misalnya ini berdasarkan pasal 7 maka pasukan kita ini mungkin akan datang dengan peralatan-peralatan yang besar," kata dia.

Selan itu, kata dia, untuk mandat yang didasarkan pada Bab 7 biasanya diberikan bila DK PBB menilai pihak yang bersengketa sulit menemukan kesepakatan damai.

Dengan demikian, kata dia, pasukan perdamaian PBB yang dikirim berdasarkan mandat Bab 7 Piagam PBB akan bersikap sebagai pasukan yang berupaya menciptakan perdamaian.

"Jadi kalau tadi saya jelaskan mengenai chapter 7, kalau sudah dianggap sedemikian rupa bahwa kayaknya sulit sekali terjadi kesepakatan antara Israel segala macam maka pakai chapter 7. Chapter itu pasukan PBB bersikap sebagai pasukan yang mencoba menciptakan perdamaian," kata dia.

"Tapi kalau menggunakan chapter 6, itu ada kesepakatan tadi antara ini sudah sepakat, maka kemudian dikirim oleh PBB. Itu maksudnya apa? Untuk menjaga agar kesepakatan itu tetap terjadi, jangan ada konflik lagi, itu fungsinya itu," sambung dia.

Perihal rencana pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina, menurutnya setiap negara berhak memberikan usulan.

Namun demikian, ia menegaskan keputusan untuk pengerahan pasukan perdamaian PBB ke Gaza Palestina tersebut tetap ditentukan oleh DK PBB.

"Ya maksudnya, usulan sih usulan, setiap negara bisa mengusulkan sebagai troop contributing countries. Tapi itu baru bisa bergerak apabila sudah ada keputusan dari DK PBB," kata dia.

Sama halnya dengan rencana pemerintah untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut dimungkinkan bila DK PBB memberikan mandat tersebut.

"Kalau itu sudah mandat dari DK, dan itu sudah merupakan instruksi PKO (misi pemeliharaan perdamaian)-nya itu, ya itu akan dilaksanakan karena dia mendapat dari universal mandat. Kalau DK kan mandat dunia," kata dia.

Kesiapan TNI

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan TNI akan menaati prosedur administrasi yang telah ditetapkan PBB terkait rencana misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian ke Gaza Palestina.

Agus menjelaskan, sesuai prosedur, untuk bergabung dengan satuan dan misi baru penugasan PBB terdapat empat tahapan pledging atau komitmen.

Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah RI itu, kata dia, telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministrial Meeting di Ghana pada 5 sampai 6 Desember 2023.

Agus menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk proses pendaftaran atau tingkat level 1," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).

"Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," lanjut Agus.

Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata dia, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran.

Untuk dokumen yang menjadi tanggung jawab Mabes TNI, kata Agus, antara lain table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.

Saat ini, kata Agus, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.

Namun, lanjut dia, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Kebutuhan itu antara lain rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.

Selain itu, kata dia, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Agus mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.

Agus juga melaporkan Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.

Saat ini, kata dia, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina.

Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut, kata Agus, berasal dari Singapura dan Australia.

"Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation," kata dia.

Operasi kemanusiaan tersebut, kata Agus, dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata Agus.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," lanjut dia.

Dia juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.

Mabes TNI, kata dia, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB.

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata dia.

Soal rencana tersebut, kata Agus, TNI akan membentuk Brigade Komposit.

Agus mengatakan jumlah pasukan tersebut berkisar antara seribu sampai dua ribu personel.

"Untuk pasukan kita buat Brigade Komposit. Jadi seribu sampai 2 ribu, bahkan bisa 3 ribu. Kalau tadi bawa dua kapal berarti ABK-nya juga kita hitung. Kemudian dari Brigade itu kita bentuk empat batalyon. Batalyon support tetap kita buat karena masih konflik," kata dia.

"Kemudian Yon (Batalyon) Zeni karena untuk rekonstruksi di sana. Kemudian Yon Kesehatan untuk evakuasi rehabilitasi. Kemudian Yon Bek untuk masak dan sebagainya. Untuk observer mungkin kurang lebih 50 orang kita," sambung dia.

Pernyataan Prabowo di Shangri-La Dialogue 2024

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti konflik yang terjadi di Ukraina dan Palestina, khususnya situasi di kota Rafah, Palestina belakangan ini.

Ia mengemukakan hal itu saat berbicara dalam sesi Special Address pada forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Hotel Shangri-La, Singapura pada Sabtu (1/6/2024).

Informasi dihimpun, serangan udara Israel ke tenda-tenda pengungsi di Rafah pada Minggu (26/5/2024) malam menuai kecaman dari masyarakat dan pemimpin-pemimpin dunia.

Dalam serangan tersebut, dilaporkan warga sipil di antaranya puluhan anak-anak dan perempuan terbunuh dan ratusan lainnya dilaporkan luka-luka.

Menyoroti hal itu, ia menekankan pentingnya dialog diplomatik dan solidaritas nasional.

"Saya ingin menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata," kata dia dalam keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan pada Sabtu (1/6/2024).

"Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," lanjut Prabowo.

Dia menyatakan Indonesia berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dengan demikian, lanjut Prabowo, perdamaian yang nyata di kawasan tersebut dapat terwujud.

Pemerintah Indonesia bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, kata Prabowo, meyakini satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara.

Dia juga menyatakan Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan bantuan ke Gaza.

Jika diperlukan dan diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Prabowo, pemerintah Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

Selain itu, kata Prabowo, pemerintah Indonesia juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak.

"Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan," kata dia.

"Nasionalisme harus seimbang dengan kemanusiaan. Patriotisme harus dilunakkan dengan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap semua warga dunia. Mari kita bekerja menuju kebaikan bersama," sambung dia.

Dia mengatakan sebuah kehormatan baginya telah hadir dan berbicara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di Shangri-La Dialogue

Forum tersebut, bagi Prabowo adalah tempat diskusi yang sangat penting untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di dunia.

Menurut dia kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni.

Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif dan kerja sama konkret.

Selain itu, lanjut Prabowo, juga menjunjung tinggi hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan nasional semua negara dan integritas teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerja sama, kita dapat mencapai tujuan tersebut," kata Prabowo.