Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui tim penasihat hukumnya kembali mengajukan permohonan untuk membuka blokir rekening.
Permintaan buka blokir rekening itu dilayangkan bersamaan dengan sepucuk surat kepada Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6/2024).
SYL pun tampak menandatangani surat itu di persidangan sebelum akhirnya diserahkan ke meja Majelis Hakim.
Menurut penasihat hukum, permohonan buka blokir rekening ini agar SYL dapat menafkahi keluarganya.
"Terkait dengan apa yang pernah dimohonkan oleh klien kami, soal pembukaan rekening untuk menafkahi kehidupan keluarga. Maka, mohon berkenan kami akan menyampaikan suratnya kepada Yang Mulia untuk dipertimbangkan," ujar penasihat hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen.
Menurut Koedoeboen, surat permohonan buka blokir rekening ini sudah disertai lampiran soal informasi-informasi rekening bank yang diblokir.
Baca juga: 7 Bulan Firli Bahuri Jadi Tersangka Kasus Pemerasan SYL, tapi Polisi Tak Kunjung Lakukan Penahanan
Di dalamnya kata Koedoeboen terdapat informasi bahwa rekening-rekening tersebut tak berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
"Kami lampirkan juga semua print out bahkan juga rekening bank yang membuktikan bahwa rekening sebagaimana yang kami mohonkan untuk dibukakan itu, itu tidak ada sangkut paut dengan dugaan kejahatan tindak pidana yang tengah berjalan saat ini," katanya.
Majelis Hakim pun mengungkapkan bahwa permohonan ini akan dipertimbangkan.
Nanti di dalam putusan, Majelis akan menentukan apakah rekening-rekening tersebut betul tak terkait dengan tindak pidana yang disidangkan ini.
"Ini kan persidangan masih berlangsung, kami juga masih membutuhkan bukti-bukti tentunya kan," kata Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh.
Jika benar rekening-rekening itu tak berkaitan dengan tindak pidana, maka Majelis akan memerintahkan agar pemblokirannya dibuka.
Baca juga: SYL Ajak Orang Kepercayaan Jadi Honorer di Kementan, Tugasnya Pramusaji Tapi Kerap Ikut Menteri
Sebaliknya, jika rekening-rekening itu berkaitan atau masih dibutuhkan tim penuntut umum dalam pembuktian perkara, maka pemblokiran tetap harus dilakukan.