Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat telah menangani sebanyak 133 dari 242 laporan masyarakat terkait pengaduan di sektor ekonomi selama periode 2021-2024.

Sementara itu, dijelaskan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebanyak 109 laporan diantaranya saat ini masih dalam proses penanganan pihaknya.

"Dari angka itu (242 laporan) yang sudah ditutup sebesar 133 laporan atau 55 persen. Sisanya yang sedang berproses 109 laporan atau 45 persen,"kata Yeka dalam acara Media Briefing Update Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Perekonomian I di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum'at (14/6/2024).

Yeka merinci, dari total 109, sebanyak 10 laporan diantaranya merupakan persoalan yang terjadi pada tahun 2021.

Sedangkan untuk tahun 2022 ia menuturkan terdapat 43 laporan yang dilayangkan masyarakat, 30 laporan di tahun 2023 dan 26 laporan pada tahun 2024.

"Diperkirakan akan banyak lagi, contoh kemarin di Tapera," kata Yeka.

Baca juga: Ombudsman Soroti Kebijakan Tapera, Dorong Regulasinya Diubah

Perihal Tapera, Yeka mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum menemukan adanya permasalahan dalam penggunaan dana.

Akan tetapi mengenai Tapera itu Ombudsman menemukan adanya kesulitan dari masyarakat untuk melakukan redemption atau pencairan dana.

"Oleh karena itu silahkan, kami siap mengawal laporan masyarakat terkait hal tersebut. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menebus atau mengambil dana pensiun dari Tapera lapor ke Ombudsman,"pungkasnya.

Caption: Anggota Ombudsman RI Teka Hendra Fatika (tengah) saat mengisi acara Media Briefing Update Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Perekonomian I di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum'at (14/6/2024). Fahmi Ramadhan