Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) disindi terkait terjadinya serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengatakan BSSN seperti mendiang peramal Mama Lauren, lantaran hanya bisa memprediksi kejadian.
Hal itu disampaikan Sukamta dalam rapat kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN, Kamis (27/6/2024).
Baca juga: Politikus PKS Usul Pembentukan Satgas Buntut Serangan Siber Terhadap PDN
Awalnya, Sukamta mengibaratkan PDN seperti locker room dan BSSN sebagai satpam penjaganya.
"Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room, terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya, ternyata locker room-nya dimasuki maling dikunci dari dalam," kata Sukamta, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.
Namun, Sukamta menyayangkan BSSN hanya bisa memprediksi serangan terhadap PDN.
Padahal BSSN diberi tugas oleh negara untuk menjaga keamanan siber.
"Terus satpam mengatakan 'aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih, kenapa kamu kaya gitu?' Padahal satpam ditugasi oleh negara, tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian lembaga pemerintah daerah seluruh Indonesia, menjamin keamanan sibernya, tapi kali ini mengatakan, ini kayak Mama Lauren, '2024 bakal ada serangan siber bakal ada ransomware itu'," ucapnya.
Sementara itu di rapat yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Sturman Panjaitan mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi seolah-olah tak peduli pada peretasan pusat data nasional (PDN).
Menurut Sturman, dalam pemaparannya Budi tak menjelaskan mengenai penyebab peretasan terhadap PDN.
Baca juga: Harapan Pulihnya Data PDN usai Diserang Ransomware, DPR Singgung Bantuan FBI, tapi Ada Risikonya
"Saya melihat pak menteri tidak menceritakan penyebab masalah itu. Hanya menceritakan dunia sudah terserang oleh ransomware, Indonesia baru kena 0,67," kata Sturman di ruang rapat.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, Budi hanya menjelaskan penanganan setelah terjadi masalah.
"Seolah-olah ini menurt pandangan, persepsi saya pribadi kayaknya Kominfo enggak mau tahu masalah ini," ujar Sturman.
Sturman menegaskan, seharusnya Budi menjelaskan penyebab peretasan terhadap PDN agar bisa diatasi.
Baca juga: Kala BSSN Lempar Tanggung Jawab ke Kominfo soal Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang Ransomware
"Penyebabnya apa? Karena kalau tidak disampaikan penyebabnya maka kita tidak tahu masalah apa," ucapnya
Menkominfo dituntut mundur
Budi Arie Setiadi menyatakan tak berkomentar mengenai desakan agar dirinya mundur dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Desakan ini muncul setelah adanya serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo.
"Ah no komen kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Baca juga: Pemerintah Pasrah Data Hilang Imbas PDN Diserang Ransomware, Roy Suryo Desak Budi Arie Mundur
Budi mengatakan, hasil rapat pihaknya dengan Komisi I DPR RI belum menemukan adanya indikasi kebocoran data akibat serangan tersebut.
"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ujarnya.
Adapun, Budi didesak mundur dari Menkominfo melalui petisi yang dibuat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).
Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org.
Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan siber pada PDN.
"Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini," kata Nenden dikutip dari Kompas.com pada Kamis (27/6/2024).
Klaim segera ungkap identitas pelaku
Budi Arie Setiadi mengklaim pihaknya segera mengungkap peretas pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo.
"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun," kata Budi saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Budi mengatakan, pelaku peretasan bukan melibatkan negara, melainkan perorangan dengan motif ekonomi.
"Tetapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara tapi perorangan dengan motif ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Hinsa Siburian mengakui pihaknya belum mendeteksi peretas tersebut.
"Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) pak," kata Hinsa saat menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kamis.
Hinsa mengatakan, BSSN baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya akan dikembangkan lagi.
"Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari indikasi ini kta olah untuk menemukan si (peretas)," ujarnya.
Dalam rapat, dia juga melaporkan bahwa Indonesia sedang menjalin kerja sama dengan negara-negara lain terkait pengamanan siber.
"Kita sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara MoU kaitannya dengan keamanan siber," ungkap Hinsa.
Meski demikian, Hinsa menjelaskan bahwa saat ini tim forensik digital BSSN sedang bekerja untuk mendeteksi pelakunya.
"Karena ini masih dalam proses forensik ini kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini baru nanti kuta koordinasikan bagaimana bentuk kerja sama," tuturnya.