Namun, lanjut Luluk, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan.

Pembiayaan berkelanjutan harus memperhitungkan investasi awal dalam infrastruktur, peralatan, dan personel yang diperlukan untuk mendirikan KKP.

"Biaya berkelanjutan untuk pengelolaan dan pemantauan KKP yang efektif, termasuk penegakan peraturan dan program keterlibatan komunitas. Menyesuaikan komunitas lokal dan industri untuk kegiatan ekonomi yang mereka tinggalkan demi melindungi lingkungan laut," katanya.

Parlemen, kata Luluk harus memastikan bahwa mekanisme pembiayaan berkelanjutan tersedia untuk menutupi biaya-biaya ini. Hal ini dapat dicapai melalui model pendanaan inovatif seperti kemitraan publik-swasta, dana perwalian konservasi, dan hibah internasional.

"Dengan mengamankan pembiayaan jangka panjang, yang mencerminkan nilai sebenarnya dari kawasan konservasi dengan Neraca Sumber Daya Laut, kita dapat menjamin efektivitas dan keberlanjutan kawasan konservasi perairan kita," tegasnya.

Pentingnya Neraca Sumber Daya Laut muncul dari kemampuannya untuk mengorganisir informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara konsisten dengan sistem akuntansi ekonomi yang sudah diterapkan oleh banyak negara.

Hal ini memungkinkan pengukuran, pengambilan keputusan, investasi, inovasi, dan tindakan lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis laut secara koheren dan terstandarisasi.

Dasar dari pengelolaan perikanan yang efektif adalah sistem data dan pemantauan perikanan yang kuat. Data rinci, termasuk panjang dan jenis ikan, serta sistem pemantauan perikanan sangat penting untuk memahami status sumber daya ikan kita dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan.

"Kita harus mengadvokasi kebijakan provinsi dan nasional yang mewajibkan pengumpulan data yang komprehensif dengan langkah-langkah pemantauan perikanan yang ditingkatkan dan penegakan hukum, serta mendorong sinergi antara manajer perikanan dan lembaga penelitian," katanya.

Luluk juga mengatakan, dasar dari pembangunan laut yang berkelanjutan adalah kerangka legislatif dan implementasi yang kuat.

"Parlemen harus mengesahkan dan menegakkan undang-undang yang melindungi ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan," tegasnya.

"Ini termasuk regulasi tentang praktik penangkapan ikan, pemberdayaan komunitas lokal dan provinsi, penciptaan perencanaan tata ruang untuk kawasan konservasi laut, dan pengendalian pencemaran," tambahnya.

Upaya legislatif, kata dia, harus didasarkan pada Neraca Sumber Daya Laut dan disesuaikan dengan kebutuhan unik komunitas pesisir Indonesia.

"Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya ke area-area kritis seperti penelitian laut, penegakan peraturan lingkungan, dan pemulihan ekosistem yang rusak," katanya.

Baca juga: Indonesia Segera Negosiasikan Kerjasama Ketahanan Pangan dengan Vietnam