Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk panitia khusus (pansus) angket pelaksanaan haji 2024.
Pansus dipastikan bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bekerja.
Anggota Pansus Angket Ibadah Haji 2024, Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan KPK nantinya akan dilibatkan untuk mengaudit pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan ibadah haji.
Namun, hal ini masih aspirasinya secara pribadi.
"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang juga akan dilibatkan. Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Awiek menjelaskan pansus angket haji nantinya bakal menyelesaikan sejumlah masalah.
Baca juga: Cak Imin Pastikan Pansus Haji Tetap Berjalan saat Masa Reses DPR
Di antaranya, pelanggaran UU penyelenggaraan ibadah haji hingga pengalihan kuota haji.
"Belum lagi pelayanan di tanah suci terutama di Armuzna. Ketersediaan tenda, dengan ketambahan jamaah ternyata fasilitasnya tidak juga bertambah. Belum lagi terkini kita mendengar kemarin ada delay penerbangan sampai 28 jam, dari salah satu maskapai nasional," ungkapnya.
Menurutnya, kasus tersebut merupakan hal yang memalukan. Dia menyatakan kasus itu seharusnya tidak boleh terjadi dan terulang.
Baca juga: Pembentukan Pansus Haji Dinilai Kurang Beretika Sebab Ratusan Ribu Jemaah Masih Berada di Tanah Suci
"Itu kan memalukan. Nah ini kenapa terjadi. Kalau dipersiapkan secara baik, dipersiapkan secara matang, dan tidak mengulang kejadian-kejadian yang lalu, Insya Allah pelaksanaan haji di tahun 2024 akan lebih baik. Masalahnya persoalan haji di tahun 2024 itu ibarat puncak dari kekecewaan selama 3 tahun terakhir," ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek menuturkan permasalahan haji tahun ini merupakan puncak dari kekecewaan selama tiga tahun terakhir.
Dia pun mengungkit pelaksanaan haji saat pandemi Covid-19 juga banyak masalah yang berlanjut hingga tahun ini.
"Jadi jangan langsung panitia angket bermuara kepada hal hal yang bersifat politis. Tetapi kita murni langkah-langkah kami ini untuk menelusuri, untuk mengungkap fakta-fakta yang ada, pada proses pelaksanaan ibadah haji. Tentu semua pihak yang berkepentingan akan diundang. Tapi kita tidak mendahului karena kami belum rapat," pungkasnya.