Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah profil singkat serta daftar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang pernah dipecat, termasuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak hormat.
Mereka dipecat mulai dari terlibat kasus asusila, kasus suap hingga terbukti melanggar kode etik.
Berikut daftar serta profilnya:
Hasyim Asyari
Anggota sekaligus KPU RI, Hasyim Asyari resmi dipecat secara tidak hormat oleh Presiden Jokowi menindaklanjuti putusan DKPP.
Pemecatan tersebut, ditandai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Pemberhentian Tidak Hormat Hasyim Asyari sebagai anggota KPU yang diteken Presiden.
Keppres dengan nomor 73 P tersebut, diteken Jokowi pada 9 Juli 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Keppres tersebut merupakan tindakan lanjut dari keputusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua sekaligus anggota KPU karena kasus asusila.
"Menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," ujar Ari, Rabu, (10/7/2024).
Diberitakan sebelumnya, Hasyim Asy'ari ketahuan melakukan tindakan terstruktur demi mendekati Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, wanita berinisial CAT.
Upaya pendekatan tersebut, berujung pada tindakan asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari kepada CAT.
Baca juga: Daftar Anggota KPU Pernah Dipecat Secara Tak Hormat: karena Kasus Asusila, Langgar Etik, Kasus Suap
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Rabu (3/7/2024) terungkap perbuatan asusila Hasyim terhadap CAT dilakukan saat di Amsterdam, Belanda.
Profil
Hasyim Asyari merupakan pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973, dirinya memiliki banyak pengalaman dalam kepemiluan, mengutip kpu.go.id.
Termasuk sebelum menjadi anggota yang merangkap Ketua KPU RI, dirinya pernah menjadi Ketua Tim Seleksi Anggota Panwas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017, April-Mei 2016.
Dirinya juga dikenal sebagai seorang akademisi, lantaran memiliki banyak pengalaman sebagai dosen.
Termasuk Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 1998-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum Tata Negara; Hukum Otonomi Daerah; Hukum dan Politik; Hukum Konstitusi; Perbandingan Hukum Tata Negara; dan Teori Perancangan Hukum (Legal Drafting).
Hasyim juga seorang Nahdliyin.
Dirinya pernah menjadi Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah, Semarang (2014 - 2018), juga Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012-2017).
Bahkan dirinya pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010-2014).
Wahyu Setiawan
Presiden Jokowi pernah mengeluarkan keppres pemberhentian komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan kala itu menjadi tersangka kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sama seperti Hasyim, Wahyu diberhentikan dengan tidak hormat.
Pemberhentian Wahyu itu tertuang dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2020, Jumat (17/1/2020).
Keputusan Presiden dikeluarkan setelah Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan surat pengunduran diri Wahyu dan setelah keluar putusan DKPP yang menyatakan Wahyu terbukti melanggar kode etik.
Kini dilaporkan Wahyu telah bebas dari penjara, Ia mendapat pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023.
"Betul yang bersangkutan sudah bebas, Pembebasan Bersyarat (PB) per tanggal 6 Oktober 2023," ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Edward Eka Saputra, Rabu (27//12/2023).
Profil
Wahyu merupakan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dalam kasus ini, ia sedianya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
Pria kelahiran Banjanegara, 5 Desember 1973 ini sebelum menjadi anggota atau komisioner KPU RI, dirinya pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, pada 2013-2018.
Dan juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara selama dua periode.
Yakni pada 2003-2008 dan lanjut 2008-2013, mengutip kpu.go.id.
Wahyu pernah menerima penghargaan:
- Penghargaan Kemitraan dari Polres Banjarnegara, tahun 2010
- Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, dari KPU RI, tahun 2013
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Informasi, dari KPU RI, tahun 2015
- FGD Penyusunan Model Pendidikan Pemilih, dari KPU RI, tahun 2015
Evi Novida Ginting
Pada pertengahan Maret 2020 lalu DKPP melalui putusan Nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU.
Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang melibatkan caleg Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon.
Setelah melalui serangkaian persidangan pemeriksaan, DKPP menilai, Evi beserta ketua dan komisioner KPU lainnya tidak memahami dan melaksanakan putusan MK.
Namun, hukuman pemecatan hanya dijatuhkan pada Evi, sedangkan lima komisioner lain dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Evi lebih berat dibanding komisioner lainnya lantaran Evi dinilai bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam perselisihan hasil pemilu.
Menindaklanjuti Putuaan DKPP, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020.
Tak terima pada SK Jokowi, Evi menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pertengahan April 2020.
Gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, terhadap Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 34/P Tahun 2020 dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Surat yang digugat Evi itu berisi tentang tindak lanjut Presiden atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Evi sebagai Komisioner KPU. Melalui putusannya, PTUN menyatakan mengabulkan gugatan Evi untuk seluruhnya. Presiden juga diperintahkan untuk mencabut surat keputusannya mengenai pemecatan Evi.
Namun, pada Senin (24/8/2020) kemarin, Evi ditetapkan kembali sebagai Komisioner KPU RI.
Kembalinya Evi ke KPU ini bukan tanpa upaya, melainkan melalui sejumlah proses yang panjang dan tidak sebentar.
Profil
Evi merupakan lulusan S1 Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara serta S2 Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara.
Dirinya memiliki riwayat pekerjaan di:
- 1999 – 2001 Sekretaris Laboratorium Ilmu Politik FISIP, Universitas Sumatera Utara
- 2001 – 2003 Sekertaris Jurusan Ilmu Politik FISIP, Univeristas Sumetera Utara
- 2003 – 2008 Anggota KPU Kota Medan
- 2008 – 2013 Ketua KPU Kota Medan
- 2013 – 2018 Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
- 1995 – sekarang Staf Pengajar Universitas Sumatera Utara
Riwayat organisasinya:
- 2005 – 2008, Bendahara, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Medan
- 2006 – 2010, Bendahara Umum, Ikatan Alumni FISIP USU
- 2014 – 2018, Anggota Bidang Politik dan Hubungan Internasional, Ikatan Alumni USU Wilayah Sumatera Utara
Arief Budiman
DKPP memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.
DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua KPU RI dalam perkara 123-PKE-DKPP/X/2020.
Sanksi dibacakan oleh Ketua dan Anggota Majelis DKPP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 17 perkara di Ruang Sidang DKPP, pada Rabu (13/1/2020) pukul 09.30 WIB, mengutip dkpp.go.id.
Arief Budiman terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua KPU RI kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Prof. Muhammad.
Majelis DKPP mengungkapkan Arief Budiman diadukan ke DKPP karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Dalam persidangan, Arief Budiman berdalih kehadiran dirinya di PTUN Jakarta untuk memberikan dukungan moril, simpati, dan empati didasarkan pada rasa kemanusiaan.
Profil
Arief merupakan lulusan S1 Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945, S1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga serta S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).
Riwayat pekerjaan Arief:
- 2002 – 2004, Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)
- 2004 – 2012, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
- 2012 – 2017, Anggota KPU RI
- 2017 – 2021, Ketua KPU RI
Riwayat organisasinya:
- 1995 – 1996, Pengurus Senat Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945
- 1997 – 1998, Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga
- 1997 – 1998, Koordinator Bidang I Badan Pekerja Senat Mahasiswa
- 1999, Koordinator University Network for Free and Fair Election (UNFREL) Jawa Timur
- 1999 – 2001, Direktur National Network for Democracy Empowerment
- 2010 – 2015, Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Taufik Ismail) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)