Baca tanpa iklan
TRIBUNNNEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mardani Ali Sera berharap dilantiknya tiga wakil menteri (wamen) baru bukan bentuk transasksi politik menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Diketahui, Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) kemarin.
"Inti semuanya, pastikan pengangkatan Menteri atau Wakil Menteri semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Bukan transaksi politik yang justru menambah beban rakyat," kata Mardani, Jumat (19/7/2024) dikutip dari Kompas.com.
Bagi Mardani, pelantikan tiga wamen baru itu patut dipertanyakan publik.
Meski demikian, Mardani tak menampik bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Tapi hak itu dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan kepantasan. Waktu tiga bulan terakhir sebelum lengser, tentu perlu dijelaskan alasannya," katanya.
Diketahui, dua di antara wamen yang dilantik itu merupakan orang dekat Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
Yakni, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono dan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono.
Thomas juga diketahui merupakan keponakan dari Prabowo.
Mardani pun mempertanyakan posisi Thomas yang didapuk jadi wamenkeu II di kabinet Jokowi-Ma'ruf, selain Suahasi Nazara.
"Khusus posisi Wamenkeu, dengan sudah ada satu Wamenkeu perlu dipertanyakan keperluan utamanya," kata Anggota Komisi II DPR ini.
Baca juga: Thomas Djiwandono-Sudaryono Jadi Wamen, Jokowi Dinilai Pastikan Loyalis Prabowo Adalah Orangnya
Menurutnya, jika dilantiknya Thomas untuk menjaga agar APBN 2025 mengakomodasi program kerja Presiden terpilih, semestinya bisa dalam bentuk koordinasi saja.
"Boleh jadi ini untuk menyiapkan masa transisi yang mulus. Tapi sekali lagi kebijakan dan APBN hingga Pak Jokowi berakhir, sudah ditetapkan pada 2023."
"Jadi wajar jika publik bertanya apa kepentingannya," pungkasnya.