Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta menuturkan pemindahan Ibu Kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi.
Karena itu, pemindahan ibu kota di luar rencana Jokowi untuk periode 2019-2024.
"Kalau pun DPR dilibatkan, hal itu hanya justifikasi belaka. Mekanisme ini sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia. Di sini berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan ibu kota," papar dia.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pengamat Sebut Kehadiran Influencer di Ibu Kota Nusantara Bisa Jadi Bumerang.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)