TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengungkapkan pentingnya Forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk mempererat ikatan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik. 

Putu berharap forum tersebut dapat menjadi medium untuk memberikan informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua pihak.

"Forum IPPP adalah wadah yang kami rasakan perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik," kata Putu dalam diskusi di DPR RI, Kamis (1/8/2024).

Putu menyatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional. 

Meskipun hubungan dengan negara-negara tradisional seperti China, Jepang, dan Korea sudah kuat, hubungan dengan negara-negara non-tradisional perlu ditingkatkan.

Papua Nugini, sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya peningkatan kerja sama ini.

"Pemerintah berikutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Jangan sampai kita hanya fokus pada Asia saja, tetapi juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial kita," kata Putu.

Dalam diskusi itu, Putu juga menekankan bahwa tugas DPR tidak hanya dalam bidang legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan.

Melalui forum IPPP, DPR berusaha melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Forum ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dan mencari solusi bersama.

"Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari tugas DPR. Kami berusaha memastikan bahwa pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan," tambah Putu.

Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif. Putu juga menyampaikan harapan agar pemerintah berikutnya dapat melanjutkan upaya ini dan memberikan perhatian lebih pada negara-negara Pasifik. 

"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ujar Putu.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Luar Negeri dari Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan, kehadiran IPPP sangat penting dalam memberikan program-program pemberdayaan bagi negara-negara Pasifik.

Menurutnya, langkah yang dilakukan parlemen melalui BKSAP sudah tepat dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat kebijakan pemerintah.

"IPPP harus banyak memberikan program pemberdayaan. Langkah yang dilakukan parlemen sudah tepat dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah," kata Teuku Rezasyah.

Dengan adanya IPPP, diharapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin erat dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Teuku Rezasyah menekankan bahwa IPPP harus menjalankan 13 poin keputusan yang dihasilkan dalam sidang IPPP terakhir dan menyesuaikannya dengan target-target SDG 2030. Jika tidak diikuti dengan implementasi yang nyata, maka sidang-sidang yang diadakan akan sia-sia. 

Dan tentu ini, sambungnya akan menjadi tantangan Menteri Luar Negeri selanjutnya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan negara-negara di Pasifik. 

Ketika ditanyakan figur seperti apa yang cocok untuk menjadi Menteri Luar Negeri selanjutnya, Teuku mengatakan, sosok itu harus memiliki wawasan Internasional, Pariwisata dan Kebudayaan. 

“Putu Supadma Rudana memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan pengalaman legislatif yang luas, Putu memiliki wawasan yang mendalam mengenai hubungan internasional, pariwisata, dan kebudayaan,” ungkapnya. 

Teuku menilai, Putu layak dipertimbangkan untuk posisi tersebut jika Presiden Indonesia yang akan datang menginginkan seseorang dengan kualifikasi tersebut.

Baca juga: Pimpinan BKSAP Ungkap Forum Indonesia-Pasifik Bahas Banyak Isu Strategis

"Putu memiliki kualifikasi untuk menjadi Menteri Luar Negeri atau Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Karena dia terbiasa menangani kegiatan internasional dan bekerja dengan parlemen-parlemen di tingkat dunia," ujar Teuku.

Ia menambahkan, dengan kepemimpinan yang tepat dan komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Pasifik.