Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Harmensyah diperiksa terkait perannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaam Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan dana siap pakai pada BNPB tahun 2020.
Berdasarkan penuturan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Sestama BNPB pada tahun 2019-2020 itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/7/2024) lalu.
“Didalami peran yang bersangkutan sebagai KPA Dana Siap Pakai di BNPB,” kata Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024), dinukil dari Kompas.com.
Pada hari yang sama, lembaga antirasuah ini memeriksa Agus Subarkah (AS) yang merupakan seorang wiraswasta.
“(AS) didalami terkait dengan pembelian aset,” ucap Tessa.
Sebagai informasi, ada tiga pihak yang dijadikan tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Budi Sylvana; Direktur PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik; dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI), Satrio Wibowo.
Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh ketiganya, timbul kerugian keuangan negara mencapai Rp300 miliar.
Diketahui, KPK tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes tahun anggaran 2020–2022.
Total sebanyak lima juta set APD dengan nilai proyek Rp3,03 triliun yang dikorupsi. Ini mengakibatkan negara rugi hingga Rp300 miliar.
Para tersangka dijerat dengan pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Baca juga: KPK Periksa Eks Sestama BNPB Terkait Kasus Korupsi APD Covid-19 Kemenkes
Terkait penanganan perkara ini, lima orang telah dicegah berpergian ke luar negeri.
Kelima orang tersebut adalah Budi Sylvana (PNS Kemenkes), Satrio Wibowo (Swasta), Ahmad Taufik (Swasta), A Isdar Yusuf (Advokat), dan Harmensyah (PNS BNPB).
Belakang, KPK menambah tiga orang dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
Mereka adalah SLN selaku dokter serta dua orang swasta inisial ET dan AM.
Sebelumnya, mengenai pengadaan APD untuk Covid-19 ini sempat bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas perkara wanprestrasi.
PN Jakarta Selatan memenangkan gugatan PT Permana Putra Mandiri terhadap tiga tergugat, yakni PPK dr. Budi Sylvana MARS, Kemenkes RI, dan BNPB.
Putusan tersebut diketok oleh Siti Hamidah selaku ketua majelis dengan anggota majelis Djuyamto dan Agung Sutomo Thoba pada Kamis, 22 Juni 2023.
Dalam putusan ini, tiga tergugat itu dinilai sudah melakukan ingkar janji atau wanprestasi mengenai pembelian APD terhadap PT Permana Putra Mandiri yang dipesan saat Indonesia diserang pandemi Covid-19.
Gugatan tersebut dimenangkan PT Permana Putra Mandiri, Kemenkes dan BNPB dihukum sebesar Rp300 miliar lebih.
"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi," demikian bunyi putusan PN Jaksel yang dilansir website PN Jaksel.
Dalam proses penyidikan, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya untuk mencari bukti atas perbuatan para tersangka.
Tempat itu seperti Kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP, dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, penyidik KPK juga telah menyita sejumlah barang berasal dari rekanan para pihak yang telah dijadikan sebagai tersangka, seperti robot pembasmi virus Covid-19.
"Penyitaan barang-barang dari rekan-rekan bisnis tersangka berupa Automatic Intelligent Disinfection Robot senilai Rp500 juta," kata Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).
Barang-barang lain yang disita dari rekanan bisnis para tersangka, yakni 10 Face Recognition Access Control Terminal senilai total Rp350 juta; tiga unit kendaraan roda empat (satu truk boks dan dua mobil van); dan satu unit kendaraan roda dua.
Bukan hanya itu, penyidik KPK juga sudah menyita enam rumah dan dua unit apartemen milik tiga tersangka yang berada di wilayah Jabodetabek dengan kisaran total harga untuk kedelapan aset tersebut kurang lebih sebesar Rp30 miliar.
Lalu penyidik KPK juga telah menyita uang tunai dari tersangka dan rekan bisnis tersangka senilai Rp1.540.200.000.
(Tribunnews.com/Deni/Ilham)(Kompas.com/Syakirun Ni'am)