Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekelompok massa yang menamakan diri 'Aliansi Santri Gus Dur Menggugat' menggelar unjuk rasa sekitar 50 meter di samping kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat pada Jumat (2/8/2024).

Dalam unjuk rasa tersebut mereka membawa sejumlah spanduk tuntutan.

Spanduk tersebut di antaranya berbunyi "Ketum PBNU dan Sekjen PBNU Harus Mundur", "Ketum PBNU Jangan Jadi Agen Pemerintah", "Jangan Kotori Perjuangan Ideologi Gus Dur", NU untuk Bangsa Bukan Untuk Politik Praktis Keluarga", dan PBNU Harus Mendukung Pansus Haji".

Koordinator massa aksi Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Sholihin menyatakan aksi tersebut bukanlah demonstrasi, melainkan silaturahmi.

Sholihin menyatakan bahwa massa aksi merupakan bagian dari NU kultural.

Baca juga: Respons Ketua Umum PBNU atas Kematian Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh

Ia juga mengatakan mereka datang bukan untuk mendemo PBNU, melainkan mendemo Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya atas nama pribadi.

Sholihin juga mengkritik kebijakan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang mereka nilai terlibat politik praktis.

"Tuntutannya ketika melanggar Muktamar siapa pun Ketua Umum, yang mengawal, menahkodai PBNU harus mundur, termasuk Sekjen. Kedua, kita tahu Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader ke Israel dipecat, tetapi dia sendiri tidak dipecat," kata dia.

"Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur," sambung dia.

Ia mengklaim massa aksi terdiri dari kader PBNU dan PKB.

Namun ia menegaskan massa aksi adalah bagian dari NU kultural.

Baca juga: Kritisi Kepemimpinan Gus Yahya, Aliansi Santri Bakal Gelar Aksi di Depan Kantor PBNU Siang Ini

"Ya campuran ya, ada kader PKB, ada kader NU, yang jelas itulah kultural. Kan nggak ada salahnya juga, kami sebagai warga NU. Dan kami hadir di Muktamar Lampung, dan kami tahu gagasan Gus Yahya. Kami hormat, tapi faktanya justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Itu artinya Gus Yahya dan Gus Ipul melanggar hasil-hasil Muktamar," kata dia.

Pihak kepolisian sempat memasang barikade dengan jarak sekitar 50 meter di samping Gedung PBNU.