Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia tak pernah dibahas dalam sidang Kabinet Indonesia Maju.
Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, hal ini untuk merespons pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin.
Yang mana Wapres Ma'ruf sempat menyebut sosok T pernah dibahas dalam sidang kabinet.
"Tidak dibahas, tidak dibahas. Mungkin, Abah Kiai (Ma'ruf Amin) juga ingin menyampaikan bahwa ini kan semua menjadi fitnah pada akhirnya," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8/2024), dilansir YouTube Kompas TV.
"Jadi pada akhirnya kan juga setelah dimintakan keterangan di Mabes Polri dia menyebutkan tidak di wilayah Indonesia kan."
"Jadi yang begini-begini itu harus suasana teduh, tenang bagi negara kita dan tidak boleh ada menimbulkan isu dan kemudian memfitnah orang lain itu tidak bagus," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin buka suara soal sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Wapres Ma'ruf mengungkapkan bahwa inisial T pernah dibahas di dalam sidang kabinet.
"Memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan bahwa ada pihak-pihak, antara lain yang berinisial T, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada (pengungkapan)."
"Sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya," ucap Ma'ruf dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024), dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.
Masalah ini telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri dan Ma'ruf meminta supaya segera ada tindak lanjut.
Baca juga: Beda Pendapat Mahfud MD dan Jokowi soal Sosok T Pengendali Judi Online di Indonesia
"Tinggal, ya, ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim seperti apa, T itu siapa, betul apa tidak."
"Nah, itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah di-publish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim," lanjutnya.
Ia berharap, dengan ditindaklanjutinya laporan ini, polemik tidak akan muncul lagi di masyarakat.