Adapun pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan Hasanuddin Wahid mengenai hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
"Enggak ada urgensi untuk datang menurut saya," kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamida, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (4/8/2024).
Untuk diketahui, hubungan PBNU dan PKB memanas usai pembentukan Pansus Hak Angket Haji di DPR RI.
PBNU mengklaim pansus itu sarat kepentingan politis dan menjadi alat untuk menjatuhkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang notabenenya adalah adik dari Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Luluk pun membantah hal itu.
Dia menegaskan Pansus Haji dibuat untuk mengevaluasi dan membuat penyelenggaraan haji lebih baik ke depannya.
"Saat kami berjuang untuk memenangkan Pileg dan Pilpres kami digembosin kok.Begitu kami ternyata berhasil menjadi partai religius nasionalis terbesar, mereka mengusik kami. Kok ya kebetulan yang aneh dengan fokus kami mengawal Pansus Haji," ucap anggota Komisi VI DPR RI itu.
Selain itu, Luluk menilai manuver PBNU membentuk Pansus PKB, lebih kepada mengusik fokus partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu pada Pansus Haji.
Sehingga menurutnya pemanggilan terhadap Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid oleh PBNU lebih baik diabaikan.
"PBNU bisa kehilangan kredibilitasnya jika terus-terusan melakukan tindakan yamg berlawanan dengan spirit keulamaan ahlussunnah wal jamaah," kata Luluk.
"Jadi, abaikan saja (pemanggilan terhadap Hasanuddin Wahid)," pungkasnya.(*)