"Itu tertulis, ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan," kata dia.

"Nah, yang mengantar tanda tangan ke Pak Hatta Radjasa itu Pak Masduki (Masduki Baidlowi). Kalau saya tanda tangan di depan dia (Prabowo). Begitu. Itu masih ada sampai sekarang," sambung dia.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 21 Oktober 2024, PDIP Minta Kementerian Strategis Diisi Profesional

Akan tetapi ia menegaskan, bahwa cerita yang disampaikannya tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024.

Melalui cerita tentang dokumen itu, kata Mahfud, menunjukan bahwa Prabowo memiliki pemikiran yang bisa diharapakan dalam membenahi hukum setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Bagi Mahfud, secara personal Prabowo memiliki modal untuk bisa dipercaya melakukan pembenahan terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depan.

Hal tersebut, kata dia, di antaranya tercermin dalam komitmen-komitmen yang disampaikan Prabowo terkait demokrasi dan penegakan hukum baik saat kampanye Pilpres 2014, 2019, maupun 2024.

"Enggak ada pilihan lain, Prabowo. Dan kita letakkan kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan, dia punya modal untuk itu," kata dia.

"Dia Saptamargais, dia nasionalis karena selama kerja di TNI sumpahnya menjunjung Pancasila dan UUD, jujur, taat pada hukum, setia dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia. Dan itu personal bagi dia, pengalaman karier politiknya," sambung dia.

Baca juga: Setpres: Kami Hanya Siapkan 30 Mobil Rombongan Jokowi ke IKN, Bukan 1.000 Mobil

Selain itu, menurutnya pelantikan Prabowo sebagai presiden secara resmi pada 20 Oktober 2024 mendatang juga menjadi momentum yang tepat bagi Prabowo untuk menertibkan hukum.

"Momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah itu pada tanggal 20 Oktober. Kita berharap, Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum," kata dia.