Baca tanpa iklan
Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi.
Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.
Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
PBNU kemudian membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.
Tim itu sudah meminta keterangan dari mantan Sekjen DPP PKB, Lukman Edy, dan mantan politisi PKB yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atah Gus Choi.
Baca juga: Gus Choi: PKB Tak Ada Tanpa PBNU, PKB Tak Ada Tanpa Gus Dur
Dalam keterangannya kepada Tim khusus PBNU, Gus Choi menceritakan soal sejarah berdiri lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU.
Maka itu menurut Gus Choi, PBNU berhak mengevaluasi PKB.
"PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada, besar itu karena PBNU dan Gus Dur. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU tanpa Gus Dur PKB ada?" kata Gus Choi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU, banyak warga NU yang meminta agar NU punya partai, meskipun NU tetap berdiri sebagai ormas keagamaan.
Singkat kata, Gus Choi yang mengaku sebagai orang pertama yang mendirikan PKB menilai bahwa hubungan PKB dan PBNU tak hanya sebatas soal struktural.
"Tapi juga kultural, karena NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab akhlak dan segala macem, kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi NU," kata Gus Choi.
Karena itulah, Gus Choi mengatakan bahwa kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU.
"Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU," kata dia.
"Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang. Di sinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain," kata Gus Choi.