Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja mengutus orang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Dugaannya itu, didasari kepentingan Jokowi yang harus tetap terjaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat presiden.

Sehingga, kata Dedi, Jokowi butuh "perahu besar" untuk mengamankan kepentingannya usai tidak lagi menjadi presiden.

"Termasuk menjaga Gibran (putra sulung Jokowi), untuk tetap berada di jalur karir poltiik yang bagus atau tidak, sehingga Jokowi perlu perahu yang besar untuk ikut serta mengkomandoi pengawalan terhadap Giibran pemerintahan berikutnya," kata Dedi kepada Tribunnews.com Senin (12/8/2024).

"Tetapi itu tidak secara langsung kemudian Jokowi turun tangan memimpin Golkar, bisa saja Jokowi mengutus orang untuk bisa ditempatkan di Golkar kemudian mengikuti arah keputusan Jokowi ke depan," imbuhnya.

Lantas, siapa sosok yang bisa diutus Jokowi?

Dedi menduga nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bisa diutus oleh Jokowi jadi Ketum Golkar.

Namun jika ke duanya benar bakal menjadi Ketum Golkar, semakin menguatkan dugaan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar, bukan karena persoalan pribadi karena menjaga stabilitas partai.

"Mungkin iya secara tudak langsung demi stabilitas partai, tapi kalau sampai nanti yang memimpin Bahlil atau Luhut berarti benar dugaan Airlangga mundur karena intervensi kekuasaan," pungkasnya.

Sebelumnya Airlangga resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.