Idrus juga mengatakan secara organisasi, Bahlil memenuhi syarat untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia mengatakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar adalah pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode dan atau organisasi pendiri dan juga pengurus satu tingkat di bawahnya yaitu DPD 1 (tingkat provinsi) Partai Golkar.

Idrus pun sempat menunjukkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatanganinya saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar terkait dengan kepengurusan Bahlil sebagai Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua.

"Bahlil itu pada saat saya jadi Sekjen dan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie itu pernah menjabat, kita SK-kan sebagai Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua. Ini jadi memenuhi syarat, jadi kalau ada goreng-goreng seperti ini ini mungkin tidak tahu yang kita maafin," kata dia.

"Makanya kita akan beritahu makanya saya terpanggil untuk menjelaskan ya Saudara Bahlil memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu," sambung dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Bahlil Lahadalia Bisa Jadi Ketua Umum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

2. Pertemuan dengan Jokowi dan JK

Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan politikus senior Golkar Jusuf Kalla.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena namanya masuk dalam bursa Plt Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur.

Bahlil mengaku pertemuan dirinya dengan Jokowi untuk meminta arahan.

Sementara pertemuannya dengan Jusuf Kalla untuk silaturahmi.

"Oh biasa lah sama Bapak Presiden, kalau Pak Presiden kan Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harus minta apa, arahan, semua apa kan. Kalau Pak JK, ya senior saya, jadi saya harus datang silaturahmi ya," kata Bahlil di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, (12/8/2024).

Bahlil tidak menjelaskan kapan dan dimana pertemuan tersebut digelar.

Hanya saja politikus Golkar tersebut membantah dalam pertemuan tersebut meminta arahan untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Golkar.

Menurut Bahlil dirinya bukan pengurus DPP Golkar.

"Oh nggak ada, saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar," katanya.