Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR/Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wamen ATR/BPN yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.
Baca juga: Pemerintah Buka Lowongan 600 Ribu Calon ASN Baru Bulan Ini, 60 Ribu Penempatan di IKN
Ada yang menarik dalam pengarahan tersebut yakni saat Mendagri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden mengenai jumlah kepala daerah yang hadir dan tidak hadir.
Tito mengatakan terdapat kepala daerah yang berhalangan hadir ikut rapat pengarahan Presiden di IKN karena kehabisan tiket pesawat ke Balikpapan.
Awalnya Mendagri melaporkan saat ini terdapat 552 kepala daerah di Indonesia yang terdiri dari 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati.
Dari 552 kepala daerah tersebut terdapat 279 yang definitif hasil Pilkada 2020 ditambah kepala daerah yang tidak melalui proses Pilkada seperti Gubernur DIY dan Bupati dan wali kota di DKI Jakarta.
"Kemudian untuk penjabat sebanyak 273 orang. Gubernur ada 10 yang definitif, penjabat ada 28," katanya.
Dari jumlah kepala daerah tersebut kata Tito yang hadir mengikuti pengarahan sebanyak 517 orang yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Sekolah untuk Anak ASN yang Pindah ke IKN
Terdapat 35 kepala daerah yang berhalangan hadir karena sedang sakit, mendampingi keluarga sakit, ikut rapat paripurna di daerahnya, serta kehabisan tiket pesawat.
"35 kepala daerah berhalangan hadir dan di antaranya adalah ada yang sakit seperti Gubernur Kalimantan Selatan. Kemudian ada yang ibundanya sakit, Gubernur Sumatra Barat dan beberapa juga ada yang mengikuti sidang paripurna DPRD," katanya.
"Tapi ada juga yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi karena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan," pungkas Tito.