Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengungkapkan keresahannya pada praktik demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia.

Ia mengatakan implementasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai mengalami devisasi dan tidak lagi dijalankan secara murni dan konsekuen dalam perjalanan sejarah konstitusi.

Baca juga: Ketum Golkar Kosong, Bamsoet Banjir Tepuk Tangan Saat Bilang Ingin Mencalonkan di Atas Podium

Konstitusi, kata dia, ditafsirkan menurut selera dan bukan lagi merujuk pada tujuan awal dan niat baik dari rumusan naskah Undang Undang Dasar.

"Apakah semangat menciptakan kotak kosong juga bagian dari pada mengartikan demokrasi yang kita cita-citakan? Ini juga harus menjadi jawaban kita semua. Kalau ya, ya mari kita hormati itulah fakta demokrasi," kata Bamsoet saat menyampaikan pidato kuncinya dalam Seminar Hari Konstitusi bertajuk Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu (18/8/2024).

Untuk itu menurutnya sistem demokrasi yang dipilih saat ini perlu dievaluasi kembali manfaat dan mudaratnya.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Sumbangkan 38 Judul Buku Karyanya ke Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI

Hal tersebut, kata dia, karena ongkos demokrasi sangat mahal, bersifat transaksional, dan membuat masyarakat pragmatis.

"Maka kita hari ini terjebak pada sistem demokrasi angka-angka. Sistem demokrasi transaksional. Sistem demokrasi NPWP, nomor piro wani piro," kata dia.

Sambil berkelakar, ia pun meminta kepada para calon anggota legislatif yang tidak terpilih dalam Pileg 2024 bersyukur karena masih bisa sehat.

Bamsoet pun turut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sambil berkelakar.

"Bersyukurlah teman-teman hari ini yang nggak kepilih masih bisa sehat. Nggak ketawa sendirian. Saya khawatir pilkada serentak besok, akan menambah orang-orang yang gembira, tapi sendirian ketawanya. Mudah-mudahan tidak," kata dia.

Pada bagian lain pidatonya, ia mengatakan 26 tahun reformasi mengantarkan bangsa Indonesia kepada euforia demokrasi.

Saat ini, kata dia, mulai muncul wacana untuk mengkaji kembali opsi untuk melakukan amandemen terhadal Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengerokesi kembali hasil amandemen konstitusi yang telah dilakukan selama periode 1999 hingga 2022.

Terkait wacana amandemen tersebut, kata dia, MPR telah menangkap setidaknya lima aspirasi yang berkembang.