Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengomentari wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (19/8/2024) pagi ini.
Dedi menilai tidak ada urgensi dari wacana reshuffle kabinet tersebut.
Baca juga: Sinyal-sinyal Reshuffle Pagi ini dari Mulut para Menteri Presiden Jokowi
Adapun Menteri yang akan dirombak yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu Presiden juga akan melantik tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
"Sah saja Presiden melakukan reshuffle kabinet, bahkan setiap hari sekalipun. Tentu dengan alasan hak absolut Presiden," kata Dedi dihubungi Senin (19/8/2024).
Karena tak ada urgensinya, Dedi menilai reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang, misalnya amputasi menteri dari PDIP.
Tak hanya itu, dinilainya reshuffle itu dilakukan untuk bangun soliditas politik jelang Pilkada Serentak 2024 dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
"Serta ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya. Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana, bahkan bisa saja reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada," tegasnya.
Baca juga: Puan soal Isu Menteri PDIP Bakal Di-reshuffle: Hak Prerogatif Presiden
Parpol yang cenderung tidak memihak pada kepentingan Jokowi, kata Dedi, utamanya di Pilkada 2024, potensial alami persoalan.
"Salah satunya Golkar yang membuat Airlangga mundur," tegasnya.
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini, Senin (19/8/2024).
Selain merombak kabinet, Presiden Jokowi juga akan melantik sejumlah kepala lembaga baru.
"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.