Baca tanpa iklan
Sementara, Pengamat politik Adi Prayitno mengomentari reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini.
Menurutnya reshuffle tersebut lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Hal itu dikarenakan masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal hitungan bulan saja.
“Suka-suka presiden soal reshuffle. Tak ada yang biasa menolak dan menghentikan. Reshuffle kali ini lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Karena waktu 2,5 bulan tak bisa bicara banyak soal kinerja,” kata Adi.
Aroma politis itu, dikatakannya bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, tentu reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik ke menteri PDIP.
“Konon yang diganti dua menteri PDIP. Reshuffle ini jelas membuat PDIP semakin dikucilkan di kabinet. Mestinya semua menteri PDIP diganti, jangan hanya dua,” terangnya.
Selanjutnya dijelaskan Adi, reshuffle tersebut sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo. Dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024 yakni PDIP dan NasDem.
“Konsolidasi kekuasaan ini sebagai persiapan peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo. Selain menteri, ada wamen dan kepala badan yang juga diisi orangnya Jokowi dan Prabowo menjadi penebal konsolidasi kekuasaan menuju peralihan kekuasaan,” terangnya.
Atas wacana reshuffle tersebut ditegaskan Adi yang diuntungkan tentu orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk jadi menteri.
Baca juga: Alasan Elit Gerindra tentang Reshuffle Kabinet 2 Bulan Menjelang Jokowi Lengser
Lebih lanjut, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengomentari wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
Menurut Dedi tidak ada urgensi dari wacana reshuffle kabinet tersebut.
“Sah saja Presiden melakukan reshuffle kabinet, bahkan setiap hari sekalipun. Tentu dengan alasan hak absolut Presiden,” kata Dedi.
Karena tak ada urgensinya, Dedi menilai reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang, misalnya amputasi menteri dari PDIP.
Tak hanya itu, dinilainya reshuffle itu dilakukan untuk bangun soliditas politik jelang Pilkada Serentak 2024 dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
“Serta ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya. Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana, bahkan bisa saja reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada,” tegasnya.
Parpol yang cenderung tidak memihak pada kepentingan Jokowi, kata Dedi, utamanya di Pilkada 2024, potensial alami persoalan.
“Salah satunya Golkar yang membuat Airlangga mundur,” tegasnya.
PDIP Angkat Bicara
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan partainya akan tetap mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga berakhir.
Hal ini merespons keputusan Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Said mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.
"Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden," kata Said, Senin.
Karenanya, Said menyebut bahwa PDIP menghormati keputusan Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Menurutnya, semua kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.
"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDIP diberhentikan, ya kita hormati itu," ujar Said.
Sebab, mekanisme tata negara Indonesia memang demikian.
"Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat Kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan Kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami," ucap Said.
Baca juga: Dugaan PDIP soal Yasonna Kena Reshuffle, Ada Kaitan Hadiri Deklarasi Edy Rahmayadi Maju Pilgub Sumut
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menuturkan, PDIP lebih fokus memikirkan tentang pemenangan Pilkada serentak 2024.
Sebab, Pilkada serentak memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader kader PDIP untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi Pilkada-nya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," tuturnya. (Tribun Network/ Yuda).