TRIBUNNEWS.COM - Faisal Basri meninggal dunia di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024).

Tampak beberapa pejabat negara melayat ke kediaman Faisal Basri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Faisal Basri dikenal sebagai sosok ekonom senior yang tidak takut mengkritik pemerintahan.

Berikut beberapa hal yang pernah diuraikan oleh Faisal Basri terkait dengan pemerintahan.

Pemindahan IKN

Pemindahan IKN dinilai kurang elok untuk dijalankan pada saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam proses pemulihan dari Covid-19.

Menurutnya, ada 134 juta atau 52,8 persen rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure, mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin.

Hilirisasi

Faisal mengatakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara jelas mendukung industrialisasi di China.

"Kalau hilirisasi sekadar dari bijih nikel jadi NPI atau feronikel. Sungguh hilirisasi itu kita tak dapat banyak. Maksimal 10 persen. 90 persennya lari ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," lanjutnya.

PPN Naik Jadi 12 Persen tahun 2025

Faisal Basri berpendapat, rencana pemerintah soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025 sebaiknya ditunda.

Pasalnya, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa membebani masyarakat yang akhirnya memengaruhi kinerja APBN 2025.

(Tribunnews.com/Diah/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Nitis Hawaroh)