Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah nama calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan karena dinilai memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai Pansel KPK memilih hanya berdasarkan keterwakilan kontingen yakni Aparat Penegak Hukum (APH), internal KPK, dan PNS.
Pansel seakan tidak melihat rekam jejak setiap kandidat secara objektif.
Seharusnya, Pansel KPK tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk yakni tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya.
Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal TI Indonesia menegaskan proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas ini hanyalah bentuk kompromi politik bukan profesionalitas.
“Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan,” kata Danang dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/9/2024).
Julius Ibrani, Ketua PBHI sekaligus mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menegaskan pihaknya mengapresiasi 0,1 persen kinerja Pansel KPK yang tidak meloloskan Nurul Ghufron.
Baca juga: ICW Desak Pansel KPK Berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas, dalami Rekam Jejak 40 Peserta Capim KPK
"Tetapi selanjutnya, Pansel seharusnya transparan dalam berbagai hal, dalam segi keterbukaan timeline, dan alasan mengapa meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah. Pansel seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan titipan elite,” ucap Julius.
Lanjut dia, Pansel jangan menjadi perantara para penguasa dan koruptor.
Menurut dia, 20 nama kandidat Capim-Dewas yang diloloskan harus diperiksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya karena banyak dari pada kandidat yang kenaikan harta kekayaannya tidak wajar.
Baca juga: 16 Orang Latar Belakang Penegak Hukum Lulus Tes Tulis, ICW: Indikasi Pansel KPK Gelar Karpet Merah
"Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses,” katanya.
Wanda Hamidah, Pegiat Antikorupsi, mengatakan sebetulnya masyarakat patah hati karena KPK berusaha dimusnahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Untuk itu, Presiden terpilih, Prabowo Subianto harus tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar, untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan hanya perpanjangan tangan Jokowi.
"Jangan sampai kita dejavu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk," katanya.
Sementara itu, Natalia Soebagjo, Pansel Capim Dewas KPK 2015-2019, mengatakan berdasarkan pengalamannya saat menjadi Pansel saat itu, tentu tidak bisa jadi patokan pansel sekarang.
Tapi, ada poin yang penting yang harus dinilai Pansel, yaitu integritas.
"Melihat KPK saat ini di mana sudah kehilangan independensinya dan integritasnya, kita harus mengawal 20 nama yang lolos ini sejauh mana individu ini mandiri dalam cara berpikir, bersikap,” katanya.
Natalia pun menggarisbawahi harus mengawal terus proses seleksi Capim dan Dewas KPK saat ini.
Meskipun, kata dia, keberpihakan KPK saat ini tidak terlihat integritasnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kita harus tetap mengawal namun kita juga harus realistis menyadari bahwa siapapun pimpinan KPK nantinya, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan KPK seperti dahulu sebelum adanya TWK," ucapnya.
Sementara Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyebut KPK sudah masuk list coret sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan lagi.
Menurut dia, seluruh rancang bangun pembentukan KPK dirusak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak hanya dengan UU yang bermasalah tapi juga menempatkan orang-orang yang bermasalah.
"Proses seleksi ini tidak akan pernah dianggap layak, yang dikhawatirkan dari 20 nama yang muncul, sama ketika kita dibujuk rayu dengan nama-nama di Dewas KPK yang berintegritas. Tapi nyatanya tetap saja Dewas jadi Dewas yang saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban ketika memilih figure tertentu," ungkapnya.
Praswad Nugraha yang mewakili Ketua IM57+ mengatakan selalu ada Presiden di balik setiap proses pemilihan Capim dan Dewas KPK.
Hal tersebut dikarenakan Pansel hanya bekerja di ranah teknis saja.
"Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pemilihan calon pemimpin KPK ke depan, hal ini terlihat saat Pansel tidak meloloskan nama-nama yang kita tahu betul bahwa mereka adalah pegiat antikorupsi,” ucapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pun menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menaikan garuda biru di udara sebagai wujud mengawal proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang terancam ditunggangi.
Daftar 20 calon anggota Dewas KPK yang lulus profile assessment:
1. Achmed Sukendro
2. Benny Jozua Mamoto
3. Bobby Hamzar Rafinus
4. Chisca Mirawati
5. Elly Fariani
6. Gatot Darmasto
7. Gusrizal
8. Hamdi Hassyarbaini
9. Hamidah Abdurrachman
10. Heru Kreshna Reza
11. Iskandar Mz
12. Kaspudin Nor
13. Liberti Sitinjak
14. Maria Margareta Rini Purwandari
15. Mirwazi
16. Padma Dewi Liman
17. Panutan Sakti Sulendrakusuma
18. Sri Hadiati
19. Wara Kustriani Sumpeno
20. Wisnu Baroto
Daftar 20 capim KPK yang lolos profile asesmen:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Didik Agung Widjanarko
4. Djoko Poerwanto
5. Fitroh Rohcahyanto
6. Harli Siregar
7. I Nyoman Wara
8. Ibnu Basuki Widodo
9. Ida Budhiati
10. Johan Budi Sapto Pribowo
11. Johanis Tanak
12. Michael Rolandi Cesnanta Brata
13. Muhammad Yusuf
14. Pahala Nainggolan
15. Poengky Indarti
16. Sang Made Mahendrajaya
17. Setyo Budiyanto
18. Sugeng Purnomo
19. Wawan Wardiana
20. Yanuar Nugroho