Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pihaknya tak menargetkan perolehan kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Menurut Surya Paloh, Partai NasDem merasa tahu diri dan menjunjung etika politik.
Alasannya, saat Pilpres 2024 lalu, mereka adalah lawan politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo."
"Ini ada proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan," ujar Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Apabila nantinya NasDem tak berada dalam struktur kabinet, Paloh menegaskan pihaknya tetap akan berada di barisan pemerintah.
Menurutnya, upaya dan kemampuan yang dimiliki NasDem akan diberikan kepada Prabowo-Gibran.
"Agar suksesnya roda pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, NasDem ada di sana. Tapi bicara kursi, ah itu bukan keinginan NasDem."
"Itu nomor buntut aja paling belakang, ada enggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu. Mudah-mudahan itu juga sumbangsih, dari satu sikap partai politik, bahwasanya kursi bukan di atas segala-galanya," terangnya.
Selain itu, Surya Paloh menyatakan, dirinya sudah diajak Prabowo Subianto berbicara mengenai komposisi kabinet.
Ia berujar, pembahasan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah terjadi sebanyak dua sampai tiga kali pertemuan.
Baca juga: Surya Paloh Tak Ingin Diprioritaskan Isi Kursi Menteri di Kabinet Prabowo: Ini Etika Politik
"Apakah sudah bicara-bicara, ada, sudah lebih dari satu kali bicara-bicara, kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketum NasDem itu sudah lebih paling tidak mungkin dua atau tiga kali," kata Paloh.
Meski begitu, ia menegaskan dirinya dan NasDem tak menaruh target apa pun untuk perolehan kursi menteri.
Paloh menyatakan, NasDem ada pada posisi menyerahkan kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet.
"Jadi kita hanya menegaskan kembali sikap Partai NasDem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan ke hak prerogatif presiden untuk mengatur lalu lintas komposisi nomenklatur bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet," ujarnya.
Bukan hanya itu, Paloh menegaskan bahwa NasDem akan tetap menghormati terkait apa yang nantinya ditetapkan oleh Prabowo terhadap penyusunan kabinet.
Hal yang terpenting, ucapnya, NasDem akan berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode lima tahun mendatang.
"Dengan latar belakang apa pun itu, dalam berbagai komposisi apa pun yang dirasakan itu tepat, kita (NasDem) hormati itu," ujarnya.
Sikap PPP
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku bakal tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski nantinya tak memperoleh jatah menteri.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo demi pembangunan bangsa.
“PPP menyatakan mendukung Prabowo. Untuk kebesaran bangsa ini, untuk pembangunan bangsa ini,” kata Awiek di Gedung DPR RI, Kamis, dikutip dari Kompas.com.
“Karena yang kami usung adalah politik kebangsaan. Bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi bagaimana kita bahu-membahu, semangat bersama,” sambungnya.
Menurutnya, sejak PPP menyatakan dukungan untuk pemerintahan selanjutnya, tak ada pembahasan apa pun mengenai jatah kementerian untuk partainya.
Kendati demikian, Awiek menyebut PPP tak mempermasalahkan hal tersebut.
Ia memastikan bahwa partainya akan semaksimal mungkin membantu pemerintahan.
“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk PPP."
"Dan kalau PPP ikut dalam pemerintahan ini, maka PPP akan maksimal dalam menerapkan politik amar ma'ruf nahi munkar,” ungkapnya.
(Tribunnews.com/Deni/Rizki)(Kompas.com/Tria)