Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berpotensi berdampak pada penambahan mitra komisi di DPR.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, potensi penambahan komisi di DPR RI bisa terjadi sebagai imbas dari pertambahan kementerian untuk membantu presiden.

"Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan artinya akan ada penambahan komisi di DPR RI. Mungkin bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut," kata Puan kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Puan pun menyatakan, persoalan ini sedang dibahas dan dimatangkan oleh DPR periode ini, atau dilanjutkan DPR RI periode 2024-2029.

"Hal ini tentu saja sedang kita matangkan, dan kita diskusikan secara lebih matang," ungkapnya.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya rencana pertambahan kementerian di era Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Baginya, penambahan itu merupakan bagian optimalisasi tugas kementerian.

"Penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Jokowi Dukung Prabowo Bentuk Zaken Kabinet, Tak Persoalkan Jumlah Menteri Bertambah

Meski begitu, Wakil Ketua DPR RI itu menyampaikan saat ini pihaknya masih sedang melakukan simulasi pertambahan kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Dasco menuturkan, jumlah pertambahan kementerian nantinya baru akan diumumkan tujuh hari sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI.

"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 atau kali mungkin begitu," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga masih belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai adanya sejumlah Kementerian yang akan dileburkan di kepemimpinan Prabowo.

"Yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan dan lain-lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kita simulasikan, apabila kemudian nanti ternyata kita sudah publis, selalu kemudian mengalami perubahan karena kan sekarang sedang dalam proses," pungkasnya.