Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober 2024 mendatang, komposisi kabinet Prabowo-Gibran belum juga terungkap.
Bahkan, muncul sejumlah isu terkait kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Beberapa menyebut Prabowo bakal membentuk kabinet zaken atau kabinet yang akan diisi para ahli.
Namun, ada pula yang menyebut Prabowo menjadikan susunan kabinetnya nanti sebagai ajang bagi-bagi jabatan untuk pendukungnya di Pilpres 2024.
Terlebih Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian hingga berjumlah 44.
Padahal pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya ada 34 kementerian.
Ada 44 Kementerian di Era Prabowo-Gibran
Isu penambahan jumlah menteri di era Prabowo-Gibran pertama kali dihembuskan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Tak hanya soal bertambahnya jumlah kementerian, Bamsoet juga membocorkan nama-nama yang bakal ditunjuk sebagai pembantu Prabowo kelak.
Satu di antaranya, Nusron Wahid yang disebutnya akan mendapat jatah Menteri Ketenagakerjaan.
Selain itu, Bamsoet juga mengatakan PAN bakal mendapat lima jatah kursi menteri sekaligus.
Baca juga: Isu PDIP Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Puan Maharani: Tunggu Saja
Kabar penambahan jumlah kementerian telah dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menegaskan, penambahan jumlah kementerian bertujuan untuk mengoptimalisasi tugas kementerian.
Namun Sufmi enggan merinci jumlah pasti kementerian di era Prabowo-Gibran.
Tambah Kementerian hingga Berjumlah 44, Prabowo Bagi-bagi Jabatan?
Seiring kabar penambahan jumlah kementerian, muncul isu Prabowo berniat bagi-bagi jabatan di kabinetnya.
Mengingat Prabowo didukung koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Isu tersebut langsung dibantah politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid.
Nurdin menegaskan, penambahan kementerian bertujuan untuk mengatasi masalah bangsa, bukan untuk bagi-bagi jabatan.
"Bukan sama sekali untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun ini koalisi besar, tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi," ucapnya.
"Tapi bukan itu kepentingannya. Ini untuk kepentingan bangsa hari ini dan masa depan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Pak Prabowo ingin betul-betul fokus menjalankan janji-janji kampanyenya dan visi-misinya," tegas Nurdin.
Selain itu, menurut Nurdin, penambahan kursi menteri menunjukkan bahwa Prabowo sudah sangat memahami anatomi Indonesia.
"Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Ketika beberapa kementerian tergabung, itu tidak akan fokus," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Sebut Prabowo Sudah Panggil AHY Bahas Penambahan Kementerian hingga Lembaga Baru
Isu Ada Kementerian yang Bakal Dipecah
Prabowo disebut bakal mengumumkan komposisi kabinet final sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Namun, muncul isu Menteri Pertahanan itu bakal memecah sejumlah kementerian.
Satu di antaranya, isu pembentukan Kepala Badan Penerimaan Negara yang merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Bisa ada bisa engga, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," jelas Sufmi.
Menurut Sufmi, hingga kini komposisi kabinet Prabowo masih dalam tahap pembahasan.
Dulu Jadi Lawan, PDIP Bakal Dapat Jatah Menteri?
Isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan mendatang berhembus seiring dengan wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani telah membenarkan adanya wacana pertemuan dua pentolan parpol tersebut.
Puan berujar, Megawati dan Prabowo bakal bertemu di tempat yang asyik.
Namun ia enggan membocorkan lebih rinci lokasi pertemuan Megawati dan Prabowo.
Baca juga: Prabowo Kabarnya Tambah Kursi Menteri Jelang Pelantikan Presiden, Golkar Bantah Bagi-bagi Jabatan
Puan hanya mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo hanya tinggal mencocokkan jadwal.
Ditanya soal kemungkinan PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo, Puan memilih bungkam.
Sikap serupa ditunjukkannya saat ditanya peluang PDIP dapat jatah menteri di kabinet mendatang.
"Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja," katanya.
"Kami belum bicara terkait dengan masalah Kabinet, karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober."
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Reza Deni/Rizki Sandi)