Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi turut mengungkap kronologi pembubaran disertai pengrusakan acara diskusi oleh beberapa Orang Tak Dikenal (OTK) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024) tadi pagi.

Diskusi itu mengundang sejumlah tokoh nasional, seperti Din Syamsuddin hingga Refly Harun.

Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto mengatakan, pihaknya menerima perintah atasan untuk mengamankan aksi unjuk rasa (unras) yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang.

"Kronologinya pada Sabtu hari ini, kami dari Polsek Mampang Prapatan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan unras dari Aliansi Cinta Tanah Air, kami melaksanakan pengarahan pukul 08.00 WIB, lalu pukul 09.00 Aliansi Cinta Tanah Air ini datang melakukan orasi di gerbang pintu Grand Kemang bagian depan," kata Edy dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unras di depan Hotel Grand Kemang, kata Edy, pihaknya tetiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang.

Setelah polisi mendapatkan informasi itu, mereka lalu menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut.

"Lalu, pada saat kami fokus pengamanan kegiatan unras di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi ada sekelompok orang tak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Mereka yang melakukan pengerusakan itu masuk," katanya.

Baca juga: Hashim Ungkap Mentan Amran Sulaiman jadi Menteri yang Paling Disayang Prabowo

Edy mengeklaim polisi tidak mengetahui OTK itu melakukan pengrusakan terhadap acara diskusi.

Pasalnya, ujar Edy, polisi tak tahu jika di dalam hotel itu sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke polisi.

"Kami tidak tahu karena memang kegiatan di dalam juga apa kami tak tahu, karena tak ada pemberitahuan ke Polsek atau Polres terkait kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unras yang dilakukan Aliansi Cinta Tanah Air yang ada di Grand Kemang gerbang depan," ujarnya.

Edy mengatakan, orang-orang yang melakukan pengrusakan acara diskusi dimaksud berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang.

"Kegiatan unras ini tak ada kendala, tak ada masalah, jadi berjalan dengan baik. Jadi orang berbeda dengan kelompok yang melakukan unras," kata dia.

Kronologi Versi Narasumber

Adapun diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber, seperti Din Syamsuddin, Abraham Samad, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, Tata Kesantra, dan lain-lain.

Baca juga: Temui Rizieq Shihab di Petamburan, Dasco Gerindra: Kami Tidak Bicara Politik Apa Pun 

Ketua FTA, Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengrusakan oleh OTK dimaksud.

Tata menjelaskan, acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan.

Sejak pagi, kata Tata, sekelompok massa yang sebagian ditengarai berasal dari Indonesia Timur sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel.

"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Tata dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Tata melanjutkan, ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengubrak-abrik ruangan. Belasan orang OTK itu mengenakan masker. 

Kata Tata, polisi kelihatan diam membiarkan massa pengacau.

"Sekelompok orang yang bertindak anarkis memorak-parandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir," katanya.

Tata mengatakan, acara yang semula berbentuk diskusi lalu diubah dalam format konferensi pers.

Din Syamsuddin, salah satu pembicara, mengecam keras tindakan brutal tersebut dan menyebutnya sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. 

Baca juga: Prabowo Dampingi Jokowi saat Penganugerahan Brevet Hiu Kencana TNI AL

Ia berharap, jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden RI, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.