Baca tanpa iklan
Meski begitu, Sarmuji berharap agar kursi menteri dari Golkar melebihi dari isu yang saat ini beredar.
Adapun Golkar digadang-gadang akan mendapatkan jatah lima kursi menteri di Kabinet Prabowo mendatang.
"Saya berdoa lebih tapi kan kita tidak tahu Pak Prabowo maunya berapa, tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih, supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," ujarnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Sarmuji, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah melakukan pembahasan dengan Prabowo terkait nama menteri.
"Di internal Golkar sudah ada komunikasi, Ketua Umum sudah bicara sama Pak Prabowo, tapi tentu hak prerogatif ada Pak Prabowo. kita tidak bisa mendahului keputusan Pak Prabowo," tegasnya.
"Tapi kita sudah identifikasi kader-kader baik kita yang siap masuk ke dalam kabinet, urusan siapa nanti yang masuk kita serahkan kepada Pak Prabowo," lanjut Sarmuji.
Meutya Hafid Diusulkan Jadi Menteri Prabowo
Sarmuji menyebut satu nama yang turut diusulkan Golkar untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo yakni Ketua DPP Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
Namun, perihal penempatan Meutya nantinya termasuk soal kabar akan ditempatkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sarmuji belum dapat memastikannya.
"Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang menentukan," jelasnya.
Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Jokowi: Saya Kira Baik, Komunikasi Bisa Sambung
Sementara itu, Meutya Hafid sempat dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024).
Prabowo diketahui memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Meutya Hafid mengatakan, kedatangannya ke Hambalang dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi I DPR RI.
Mengingat, Prabowo merupakan salah satu mitranya sebagai Menteri Pertahanan RI.
"Kalau dengan beliau, beliau kan mitra. Presiden terpilih sekaligus juga mitra Komisi I."