Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan pendapatnya tentang adanya isu Abdul Mu’ti akan dijadikan Menteri Pendidikan dalam Kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Diketahui Abdul Mu’ti ini merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Haedar mengimbau semua pihak tidak mendahului presiden terpilih.
Untuk itu, Haedar memilih untuk menunggu hingga 20 Oktober 2024 nanti karena saat itu jajaran menteri Kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan.
Haedar juga menegaskan bahwa pemilihan menteri ini adalah hak prerogatif presiden yang harus dihargai bersama.
“Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober, seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai bersama,” kata Haedar dilansir Kompas.com, Jumat (4/10/2024).
Lebih lanjut, Haedar menuturkan apa pun yang dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, semua pihak harus menghormatinya.
Haedar menambahkan apa pun keputusan yang diambil oleh Prabowo, Muhammadiyah akan tetap berfokus pada pembangunan Indonesia.
“Kita hormati pilihan presiden terpilih, tapi siapapun yang diberi mandat menjadi menteri, termasuk di bidang pendidikan, concern kami adalah membangun Indonesia,” terang Haedar.
Ketua PP Muhammadiyan ini menekankan untuk membangun Indonesia, maka tidak hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga jiwanya.
“Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya itu enggak mungkin hanya fisik saja, tapi juga harus ada jiwanya,” imbuh Haedar.
Baca juga: Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran, AHY: Kita Juga Masih Menunggu
Selanjutnya terkait pemilihan menteri untuk Kabinet Prabowo-Gibran mendatang, Haedar menyebut PP Muhammadiyah tidak akan campur tangan.
PP Muhammadiyah akan sepenuhnya menghormati dan mempercayai pilihan dari Prabowo nanti.
“Sekali lagi, kita hormati, kita percaya bahwa Pak Prabowo menguasai peta Indonesia dan peta kekuasaan masyarakat."
"Sehingga, yang dipilih oleh beliau akan merepresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan yang ada di masyarakat. Itu pesan kami,” kata Haedar.
Jika Diberi Amanah Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Muhammadiyah Akan Pertimbangkan
PP Muhammadiyah menyatakan terbuka jika di kemudian hari ada tawaran mengisi pos menteri dari pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Muhammadiyah siap mempertimbangkan jika tawaran itu datang.
"Karena kita bukan parpol dan tak masuk tim sukses, kita serahkan seluruhnya ke Prabowo. Yang sudah-sudah, kita tak pernah minta jatah."
"Tapi, kalau diberi amanah, kita akan pertimbangkan dan itu tidak ada masalah," kata Sekretaris PP Muhammadiyah, Izzul Muslimin, dalam pernyataannya, Kamis (3/10/2024).
Baca juga: Benarkah PDIP Dapat 2 Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Jawaban Puan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya berharap Menteri Pendidikan dari kabinet Prabowo-Gibran diisi oleh kader Muhammadiyah.
Pernyataan itu dia kemukakan dalam acara Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemarin.
Izzul menganggap pernyataan Zulkifli itu merujuk pada sejarah. Karena, lanjut dia, dalam sejarahnya hubungan PAN dengan Muhammadiyah itu cukup erat.
"Meski, hubungan itu secara organisatoris tak terkait," kata dia.
Baca juga: Muhammadiyah: Jika Diberi Amanah Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Kita Pertimbangkan
Merujuk sejarah, ketika ada tawaran untuk ikut membangun negeri, tawaran itu akan dibawa ke forum yang lebih tinggi. Dalam hal ini ke jajaran pimpinan Muhammadiyah.
"Dari situ kemudian muncul berbagai pandangan. Namun, prinsipnya selama ini belum pernah menolak," kata Izzul.
Selama tawaran itu relevan dengan visi Muhammadiyah, Izzul meyakini hal itu tak masalah. Sejauh ini Muhammadiyah selalu menyuarakan persoalan sosial, keagamaan, dan pendidikan.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/willy Widianto)(Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)