Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan soal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024. 

Jokowi mengatakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Mengenai kabinet, itu hak seratus persen hak prerogatif Presiden," kata Jokowi seusai HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Jokowi mengatakan transisi pemerintah hingga kini berjalan baik. 

Jokowi menyebut semua hal yang berkaitan dengan transisi pemerintahan harus dipersiapkan demi kelancaran ke depannya.

"Badan-badan yang perlu dipersiapkan sebelum pelantikan saya kira, undang-undang juga bisa diselesaikan," kata dia.

"Saya kira juga akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang," tandas Jokowi.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memprediksi bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan kabinetnya pada malam hari setelah dilantik yakni 20 Oktober 2024.

Tujuannya kata Moedoko agar roda pemerintahan tetap berjalan.

"Saya pikir iya ya, mestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," kata Moeldoko usai acara Peluncuran Technical Cooperation Program Regenerasi Petani, di Kantor Staf Presiden, Rabu, (2/10/2024).

Terkait beredarnya isu bahwa Prabowo akan mengumpulkan para Menteri kabinet baru di Magelang di awal pemerintahan nanti, Moeldoko mengaku tidak mengetahuinya.

"Oh saya tidak tahu ya, saya tidak masuk ke sana, saya tidak masuk ke sana," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kabar penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang, menjadi 44.

Ditegaskan Dasco, saat ini jumlah nomenklatur kementerian masih dalam tahap simulasi.

"Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dasco mengatakan, jika nantinya ada penambahan jumlah kementerian, hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang.

Namun, Dasco menyebut kepastian jumlah kementerian itu akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

"Sehingga jumlah ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada bilang 40 kita juga msih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu akan final H-7 atau H-5," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

"Nah apabila kita kemudian nanti sudah publish, lalu kemudian mengalami perubahan, padahal sekarang masih dalam tahap penggodokan," pungkasnya.

Sebelumnya, ada bocoran sejumlah nama yang disebut akan menduduki jabatan menteri membantu presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang.

Dikabarkan, di pemerintahan Prabowo-GibranRakabuming Raka, akan ada 44 kursi menteri.

Hal ini disampaikan oleh Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri.

Dikatakannya, DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.

Tujuannya untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian.

Baca juga: Ada HUT ke-79 TNI di Monas, Naik Motor 800 Meter dari Stasiun Gambir ke Tugu Tani Butuh Waktu 1 Jam

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).