News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

5 Keluhan Para Hakim di DPR: Tak Punya Mobil Dinas hingga Singgung Anak Raffi Ahmad

Penulis: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Pertemuan tersebut beragendakan mendengar aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

“Kami tidak iri Pak. Kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu, termasuk pegawai administrasinya, dapat mobil semua. Pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang, yang ini dapat kami enggak dapat,” ujarnya.

3. Hakim Banyak Cerai

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang Aji Prakoso ikut berbicara dalam pertemuan dengan DPR.

Dia menangis saat menuntut kenaikan gaji kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia datang bersama hakim lainnya di bawah kelompok Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Mulanya, Aji curhat mengenai sulitnya menjadi hakim di Indonesia.

Pasalnya, banyak hakim yang tidak punya banyak waktu luang untuk mengurusi kehidupan pribadinya.

Bicara soal gaji, Aji mengakui bahwa gaji hakim yang sudah di atas Rp 10 juta bagi sebagian orang sudah besar.

Dia mengungkit banyak hakim yang harus bercerai dengan pasangannya karena masalah ekonomi.

"Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak," jelasnya.

4. Singgung Anak Raffi Ahmad

Dalam kesempatan itu perwakilan para hakim yakni Rangga Desnata Lukita menyebut  gaji para hakim yang diterima saat ini masih sama seperti tahun 2012.

Dia menyebut bahwa hal ini merupakan sebuah kezaliman.

"Ini sangat menzalimi kami, bahkan pada tahun 94 masa pak Soeharto gaji hakim itu statusnya masih PNS, besarannya dua kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan," ujarnya.

"Tapi saat ini gaji kami dilampaui oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di satker kami itu sangat mengecewakan bagi kami," imbuhnya.

Rangga meminta agar DPR memperjuangkan kesejahteraan para hakim, dan penghidupan yang layak.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini