Selanjutnya bagi para hakim yang mengambil cuti dan berdiam diri di rumah sebagai bentuk dukungan kepada rekan-rekannya yang berjuang di Jakarta.

Ketiga bagi hakim yang hak cuti tahunannya sudah habis akan didorong untuk menyetujui jadwal sidang selama tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024.

“Namun tetap menjaga agar hak-hak masyarakat pencari keadilan tidak dirugikan,” kata Fauzan.

Fauzan menyebut ada empat isu krusial perjuangan Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia.

Pertama mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018 terhadap PP 94 Tahun 2012.

Sebuah langkah yang selama ini diabaikan oleh pemerintah, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan hakim.

Baca juga: Harta Kekayaan Jusran Ipandi, Hakim yang Luapkan Kekecewaan hingga Menangis saat Bertemu DPR

Selanjutnya mengenai pengesahan RUU Jabatan hakimyang dianggap sebagai Sebuah undang-undang yang akan menjamin kemandirian dan martabat hakim sebagai pilar utama peradilan.

Peraturan Perlindungan Keamanan bagi hakim. Hakimyang menjalankan tugas negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan agar dapat menjalankannya tanpa rasa takut atau ancaman.

“Terakhir pengesahan RUU Contempt of Court. Sebuah upaya untuk menjaga kewibawaan peradilan dan memberikan perlindungan terhadap proses peradilan dari segala bentuk intervensi dan pelanggaran,” kata Fauzan.