Baca tanpa iklan
Widiyanti Putri juga menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani.
2. Profil Arifah Choiri Fauzi
Belum banyak informasi terkait Dra. Hj. Arifah Fauzi, M.Si. yang bisa ditemukan.
Namun, ia diketahui merupakan sekretaris PP Muslimat NU aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI).
Arifah juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
3. Profil Ribka Haluk
Berikut profil Ribka Haluk Penjabat Gubernur Papua Tengah yang dipercaya akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ribka Haluk adalah salah satu orang yang dipanggil Prabowo di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (14/10/2024).
"Saya mau menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu di kabinet beliau," ujarnya kepada wartawan.
Hanya saja Ribka Haluk belum mau menyampaikan posisi apa dirinya akan duduk di kabinet.
"Belum bisa kami sampaikan, nanti tunggu setelah diumumkan. Posisi saya saat ini Pj Gubernur Papua Tengah, dari Papua bisa dipercayakan kami," katanya.
Sebelum dilantik sebagai PJ Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Nama Ribka Haluk sendiri bukan nama baru dalam pemerintahan Papua.
Karena sebelumnya Ribka Haluk juga sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil.
Berdasarkan Nomor Identitas Kepegawaiannya yang tercantum di laman resmi dinkesos.papua.go.id, Ribka Haluk lahir pada 10 Januari 1971.
Dilansir Kompas.com, Ribka Haluk ternyata juga pernah dilantik sebagai Pejabat Bupati Yalimo pada 26 Agustus 2021.
Saat itu dia dilantik langsung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Kini Ribka pun mencatatkan sejarah baru dalam kepemimpinan di Papua.
Karena ia menjadi perempuan Papua pertama yang bisa menjabat sebagai Gubernur di tanah Papua.
Harta Kekayaan
Berikut daftar harta kekayaan Ribka Haluk yang dilaporkannya kepada KPK pada 22 Februari 2022/Periode - 2021, yang dilansir Tribunnews dari laman resmi elhkpn.kpk.go.id.
Ribka Haluk diketahui memiliki harta kekayaan berupa tanag dan bagunan di Kota Jayapura senilai Rp 250 juta.
Tak hanya itu Ribka Haluk juga memiliki harta berupa dua bidang tanah dan bagunan yang diperolehnya dari warisan.
Kedua bidang tanah dan bagunan tersebut sama-sama senilai Rp 1 miliar dan tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Kota Jawawijaya.
Selain harta berupa tanah dan bangunan, Ribka memiliki harta berupa motor senilai Rp 13 juta.
Ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp 80 juta dan harta kas atau setara kas senilai Rp 50 juta.
Namun Ribka juga memiliki hutang sebanyak Rp 100.090.272, sehingga total kekayaan Ribka menjadi Rp 2.292.909.728.
4. Profil Sri Mulyani
Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani datang ke rumah kediaman Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) malam.
Setelah keluar dari rumah Prabowo, Sri Mulyani blak-blakan mengakui dirinya diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan kembali di kabinet mendatang.
"Beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," ungkapnya kepada wartawan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin malam.
Lantas, seperti apakah profil Sri Mulyani yang diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan kembali?
Dilansir kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi sejak 27 Juli 2016.
Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 itu adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.
Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010.
Baca juga: Pemanggilan Calon Menteri dan Calon Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dilanjutkan Hari ini
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia.
Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.
Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.
Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.
Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.
Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.
Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi.
Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Pernah Pindah ke Bank Dunia
Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Daboub.
Lalu, pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8 persen. Nilai rupiah turun hampir 1 persen dibandingkan dolar.
Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.
Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)".
Beredar isu, pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.
Pasalnya, Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group.
Profil Veronica Tan
Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Diketahui, Prabowo tengah memanggil nama-nama kandidat calon menteri di pemerintahannya dengan Gibran Rakabuming Raka.
Sosok Veronica Tan menjadi salah satu nama yang diketahui tidak masuk prediksi sejumlah daftar calon menteri yang beredar.
"Hari ini saya baru dipanggil Pak Teddy (Mayor Teddy/ajudan Prabowo, red) untuk bertemu Pak Prabowo, semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya," ungkapnya seusai keluar dari kediaman Prabowo.
Veronica Tan mengenakan baju warna putih. Diketahui, hampir seluruh tokoh yang hadir mengenakan batik.
Saat ditanya apa yang dibahas bersama Prabowo, Veronica menyebut persoalan ibu-ibu dan anak-anak.
"Bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, untuk ibu-ibu, anak-anak," ungkap Veronica.
Dari pernyataan Veronica Tan, ia bisa saja menjabat sebagai bagian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), baik calon menteri maupun wakil menteri.
Veronica Tan lahir di Medan, 4 Desember 1977 (umur 46).
Veronica Tan merupakan mantan istri politisi PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Keduanya menikah pada 1997 dan bercerai pada 2018.
Veronica Tan tidak terafiliasi dengan partai politik.
Meski begitu, Veronica Tan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta pada 4 Desember 2014 hingga 25 Juli 2017 saat Ahok masih menjadi Gubernur.
Veronica Tan dikenal sebagai wirausaha.
Veronica Tan diketahui sempat menjabat Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta.
Ibu tiga orang anak ini merupakan alumni Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta jurusan arsitektur.
Diketahui, Ahok menggugat cerai Veronica Tan pada 5 Januari 2018.
Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.
6. Meutya Hafid
Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil politikus Partai Golkar, Meutya Hafid ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Kedatangannya ini sama dengan sejumlah calon menteri saat Prabowo akan menentukan sosok menteri kabinetnya jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
"Diundang terkait tugas tugas yang memang menjadi bidang saya, mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau," kata Meutya kepada wartawan.
Kendati demikian, Meutya enggan membeberkan permintaan Prabowo khususnya masuk dalam pemerintahan.
Dia hanya memberi kisi-kisi jika tugas yang dianggap Prabowo berat ini tidak jauh dari bidang yang dia geluti salah satunya yakni saat menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024.
"Nanti beliau yang umumkan tapi kurang lebih tak jauh jauh dari bidang saya," jelasnya.
"Saya mohon nanti doanya saya mohon dukungannya dari temen-temen media, karena tugasnya cukup beliau tadi sampaikan tugasnya cukup berat salah satu fokus beliau (Prabowo)" sambungnya.
Senin Malam Prabowo Panggil 49 Nama
Prabowo Subianto telah rampung memanggil sejumlah nama calon menteri ke rumahnya di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Total, ada 49 nama yang sudah diajak bicara oleh Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dalam kabinetnya.
Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang.
"Sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," kata Prabowo.
Prabowo Puas
Secara garis besar, Prabowo mengatakan pihaknya puas dengan kandidat menteri yang diundangnya pada hari ini. Dia pun berharap para kandidat menterinya mendatang bisa bekerja keras dalam membangun bangsa.
"Saya memberi beberapa penekanan kira kira arah ya kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya dan suasana sangat baik semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian kita bener-bener harus bekerja dengan tim work yang sangat baik," katanya.
Daftar Nama Tokoh yang Dipanggil Prabowo Subianto
1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi
2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono
3. Pengusaha Widiyanti Putri Wardhana
4. Pegiat HAM, Natalius Pigai
5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto
6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
7. Politikus Golkar, Nusron Wahid
8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf
9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait
10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding
11. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji
12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya
13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi
15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
16. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro
18. Akademisi, Yassierli
19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra
20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto
24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni
25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang
26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno
27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk
28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman
29. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman
30. Akademisi Prof Rachmat Pambudy
31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso
32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono
34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq
35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin
36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar
37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman
38. Menteri BUMN, Erick Thohir
39. Menpora, Dito Ariotedjo
40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan
44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi
45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas
46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto
47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani
48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra
49. Politikus Golkar, Meutya Hafid
Tak Ada Politikus NasDem dan PKS
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 orang untuk menempati posisi menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Orang-orang tersebut dipanggil Prabowo ke kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024) dari siang hingga malam.
Hingga pukul 21.00 WIB, belum ada politikus PKS dan Partai NasDem yang datang ke kediaman Prabowo.
Padahal keduanya telah mengambil sikap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski belakangan NasDem memutuskan tidak menempatkan kadernya masuk kabinet.
Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keputusan Partai NasDem tak masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan karena tidak mendapat jatah kursi.
"Bukan tidak mendapat kursi di kabinet," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Dasco mengungkapkan bahwa keputusan NasDem tak masuk ke kabinet telah disampaikan oleh Ketum NasDem Surya Paloh kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sementara itu, Partai NasDem tahu diri, tidak mengajukan kadernya untuk ditempatkan menjadi menteri, di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Baca juga: Prabowo Beri Jempol Usai 1,5 Jam Bertamu ke Rumah Jokowi di Solo
Sebelumnya, Dasco pun mengungkap PKS tidak membahas nama untuk dipertimbangkan menjadi menteri saat bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).
Dasco mengatakan dalam pertemuan tersebut, PKS hanya menyampaikan dukungan moral jelang Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.
"Tadi sebenarnya lebih daripada dukungan moral dari PKS menjelang pelantikan kepada Pak Prabowo selaku calon terpilih, untuk kemudian bisa menjalani pelantikan dengan lancar,” ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (12/10/2024).
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai penyusunan kabinet atau nama-nama yang akan diusulkan PKS untuk menjadi menteri.
Dia juga menambahkan, PKS baru diberi beberapa kriteria jika ingin mengajukan nama-nama untuk duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sehingga kemudian tadi PKS baru diberikan kriteria-kriteria yang pas untuk mungkin memasukkan nama. Jadi tadi itu belum ada nama yang dimasukkan,” katanya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)