Laporan Wartawan Tribunnews.com Erik Sinaga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) menggantikan M. Syarifuddin yang pensiun, Rabu (16/10/2024).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono berharap Sunarto dapat menunjukkan integritas dalam mengadili Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi Mardani Maming.

"Saya berharap Pak Sunarto independen dan objektif. Saya berharap beliau menjaga integritas, termasuk juga dalam memutuskan permohonan PK dari terpidana Mardani H Maming," ujar Agus dalam pernyataan diterima Rabu (16/10/2024).

Agus meminta MA dapat menjadi benteng terakhir dalam penegakan korupsi serta mendukung komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dengan menolak PK tersebut.

"Mendukung komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi terutama sektor sumber daya alam, sehingga masyarakat lebih sejahtera," kata Agus.

Baca juga: Aktivis Minta Ahli Hukum Kirim Surat Amicus Curiae ke Mahkamah Agung Sikapi Kasus Mardani Maming

Dalam kesempatan terpisah, Politisi Partai Gerindra Imannuel Ebenezer menilai proses pengadilan PK tersebut harus sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku dan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Harapan saya yang pasti adalah MA bisa benar-benar menjadi benteng atau kekuatan dalam melawan mafia hukum bukan lembaga politik harus bernegosiasi atau lobi-lobi," katanya.

Ia juga mengharapkan Ketua MA baru bisa melakukan bersih-bersih secara kelembagaan serta memperkuat koordinasi internal agar tidak terpengaruh oleh mafia hukum yang berpotensi mengganggu jalannya penegakan hukum.

"Harus tetap tunjukkan soal penegakan hukum karena lembaga ini bukan lembaga politik," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto terpilih menjadi ketua MA menggantikan M Syarifuddin dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA yang berlangsung di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA.

Hakim Agung Sunarto merupakan salah satu hakim dari yang memutuskan perkara PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani Maming.

Divonis 12 tahun penjara

Sekadar mengingatkan, Mardani awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023 terkait perkara suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanahbumbu.