Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Raffi Ahmad angkat bicara soal gelar kontroversialnya yang dibacakan saat pelantikan kepala bidang dan utusan khusus presiden hari ini, Selasa (22/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Adapun, presenter kondang Tanah Air itu dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dalam pelantikan itu, gelar doktor kehormatan atau gelar Honoris Causa (HC) Raffi Ahmad dibacakan secara lengkap.
"Dr (HC) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keppres saat pelantikan, Selasa.
Gelar Raffi Ahmad tersebut belum lama ini menjadi perhatian publik karena diberikan oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM), universitas yang tidak terdaftar dalam PDDikti.
Mengenai gelarnya itu, Raffi Ahmad tak bicara banyak.
Dia meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak UIPM langsung.
"Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," kata Raffi Ahmad usai pelantikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.
Ditunjuk menjadi utusan khusus presiden, Raffi Ahmad mengaku siap bertugas ke depannya.
Nantinya, kata Raffi Ahmad, utusan khusus presiden bertugas untuk melakukan sinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan membantu penetrasi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
Raffi Ahmad menyebut, akan mengajak para pekerja seni untuk berkolaborasi.
Baca juga: Daftar 7 Utusan Khusus Presiden Prabowo, Ada Raffi Ahmad, Gus Miftah, hingga Zita Anjani
Dia juga menjamin karir dan kepentingannya di dunia seni tidak bersinggungan negatif dengan pemerintahan.
"Mungkin nanti itu pasti akan kita diskusikan juga, tapi memang kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, negara dan bangsa," jelas Raffi.
Gelar HC Raffi Ahmad Disorot
Gelar doktor HC yang diterima Raffi Ahmad dari UIPM itu sebelumnya menjadi polemik.