Pengakuan 4 Menteri Prabowo yang Belum Punya Kantor: Yusril hingga Cak Imin Terpaksa Menumpang

"Nanti pinjam dulu kantornya," ucap dia, Senin.

Lalu, saat ditanya akan meminjam kantor kementerian atau lembaga apa, Zulkifli Hasan tak menjawab secara tegas.

"Ya nanti siapa saja yang mau kasihlah," katanya seraya tertawa.

4. Cak Imin

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengaku akan menumpang berkantor di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Pratikno.

"Jadi satu ini (kantornya). Ya, pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," jelas Cak Imin.

Baca juga: 17 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran Berlatar Belakang TNI/Polri, Ada 4 Peraih Adhi Makayasa

Daftar 22 Nama Kementerian Baru

Dari 48 kementerian, terdapat 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagian besar kementerian baru itu, dipecah dari kementerian yang sudah ada sebelumnya.

Seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipecah menjadi dua kementerian atau lembaga.

Dua lembaga tersebut yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf.

Selengkapnya, berikut daftar kementerian baru di Kabinet Merah Putih:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dipimpin Budi Gunawan 
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, dipimpin Yusril Ihza Mahendra 
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dipimpin Zulkifli Hasan
4. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar 
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono 
6. Kementerian Hak Asasi Manusia, dipimpin Natalius Pigai
7. Kementerian Hukum, dipimpin Supratman Andi Agtas 
8. Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dipimpin Agus Andrianto
9. Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah, dipimpin Abdul Mu’ti
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dipimpin Satryo Soemantri Brojonegoro 
11. Kementerian Kebudayaan, dipimpin Fadli Zon 
12. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, dipimpin Abdul Kadir Karding 
13. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin Maruarar Sirait
14. Kementerian Pekerjaan Umum, dipimpin Dody Hanggodo
15. Kementerian Transmigrasi, dipimpin M. Iftitah Sulaiman
16. Kementerian Kehutanan, dipimpin Raja Juli Antoni 
17. Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional, dipimpin Wihaji 
18. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dipimpin Hanif Faisol Nurofiq 
19. Kementerian Koperasi, dipimpin Budi Arie Setiadi
20. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipimpin Maman Abdurahman
21. Kementerian Pariwisata, dipimpin Widianti Putri 
22. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dipimpin Teuku Riefky Harsya

Kabinet Gemuk Prabowo

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi akan ada potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 1,95 triliun pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Peneliti Celios, Ahmad Hanif Imaduddin, mengatakan hal itu disebabkan kabinet di pemerintahan Prabowo yang makin gemuk dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk."

"Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru," ungkap Hanif dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (18/10/2024).