News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

Bakal Ramping dalam 100 Hari, Pengamat: Hormati Prerogatif Prabowo Bentuk Kabinet Merah Putih

Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat Ekonomi Politik Mohammad Zulfikar Dachlan menilai, jumlah menteri, wakil menteri (wamen) dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sebanyak 108 orang, merupakan strategi dari Presiden Prabowo.

Pada akhirnya akan ada seleksi alam yang membuat KMP lebih ramping. 

"Biarkan saja. Saya duga, Pak Prabowo membuka pintu seluasnya, nanti akan ada seleksi alam pada 100 hari pertama. Saya yakin, beliau sudah pikirkan ini sejak lama. Bagian dari strategi," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dirinya juga tak yakin jika Prabowo mudah dipengaruhi atau ditekan-tekan. Sebagai politisi senior, pemimpin parpol dan mantan militer, Prabowo tentunya punya pertimbangan tersendiri yang sangat independen dalam membentuk KMP. 

"Kita harus hormati dong prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Saya kira, enggak begitu. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," bebernya. 

Meski demikian, Zulfikar menyebut, keputusan Prabowo membentuk KMP gemuk, punya risiko berat. Karena harus menyediakan anggaran gaji yang gemuk juga. 

Belum lagi sengakarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah, melahirkan masalah baru. Mulai urusan kantornya di mana, gaji pegawai serta nomenklaturnya. Ditambah lagi banyak badan dan kementerian yang tupoksinya mirip-mirip. Perlu aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih. 

"Bidang ekonomi cukup rumit. Ada dewan ekonomi, badan ekonomi, kemenko perekonomian. Lalu ada kementerian investasi, badan investasi, ditambah badan investasi yang dipimpin Pak Muliaman D Hadad. Jadi, yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," ungkapnya. 

Ekonom Partai Buruh, Gede Sandra sepakat bahwa pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati.

Presiden Prabowo tentunya memiliki alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Gede mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional. "Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian.

Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," kata Gede. 

Memang betul, tidak semua posisi menteri diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang masuk.

Misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini