Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri, di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2024).
Rakor ini untuk membentuk tujuh desk di bawah koordinasi Menko Polkam.
Pembentukan tujuh desk tersebut, kata Budi, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program prioritas Pemerintahannya.
Hal itu disampaikannya saat konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2024).
"Intinya bahwa tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar," ujar Budi.
"Sehingga ekonomi kita tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Budi menjelaskan desk tersebut akan bekerja mulai hari ini.
Selain itu, ungkapnya, desk tersebut akan bekerja selama tiga bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika di lapangan.
"Mulai hari ini Insya Allah semua akan langsung action bekerja, tujuh desk ini oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses, sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya," ujarnya.
Tujuh desk tersebut antara lain:
Pertama, desk Pilkada dengan leading sector Menteri Dalam Negeri.
Kedua, desk pencegahan penyelundupan dengan leading sector Menteri Polkam.
Ketiga, desk pemberantasan narkoba dengan leading sector Kapolri.
Keempat, desk penanganan judi online dengan leading sector Kapolri.
Kelima, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dengan leading sector Jaksa Agung.
Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sector Jaksa Agung.
Ketujuh, desk keamanan siber dan perlindungan data dengan leading sector Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala BSSN.
Sebelumnya, Budi memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Penyampaian Pembentukan sejumlah desk di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
Tampak sejumlah pejabat negara mendatangi kantor Kemenko Polkam sebelum rapat dimulai sekira pukul 10.00 WIB.
Mereka di antaranya Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, KSAL, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala BSSN, Kepala PPATK, dan Kepala Bakamla.
Selain itu, tampak juga sejumlah perwakilan pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga lain.
Strategi Menko Polkam Berantas Judi Online
Budi Gunawan mengungkapkan tiga strategi komprehensif yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas judi online.
Strategi tersebut, ujarnya, telah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin (4/11/2024).
Strategi pertama, kata Budi, adalah memasifkan pendidikan bahaya judi online.
"Karena edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap judi online," ungkap Budi usai rapat.
Kedua, lanjutnya, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya.
Tujuannya, kata dia, adalah untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut.
Ketiga, apabila dari upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan pelanggaran atau pidana, maka, lanjutnya, hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera.
"Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagain integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan," kata dia.
Untuk itu, ia juga telah membentuk tujuh desk di bawah koordinasi Kemenko Polkam di mana satu di antaranya adalah Desk Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
Ia menjelaskan desk tersebut akan bekerja mulai hari ini.
Selain itu, Budi juga mengatakan, desk tersebut akan bekerja selama tiga bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika di lapangan.
"Mulai hari ini insya Allah semua akan langsung action bekerja, tujuh desk ini oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses, sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera melakukan pemberantasan terhadap judi online.
Oleh karena itu, ia mengatakan Polri akan bergerak cepat.
Ia juga berterima kasih bahwa dari proses yang ada, Polri dan Kementerian Komdigi sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun.
"Sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban dan kemudian kita harus potong mata rantainya," kata Sigit.
"Oleh karena itu tentu kami akan bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman dari PPATK, dengan OJK, sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar yang digunakan dan jaringan yang ada bisa kita urai satu per satu," jelasnya.(*).