Sementara dari sisi ekonomi, PP 28/2024 serta rancangan Permenkes yang sedang digodok itu ternyata juga bisa berdampak negatif untuk ekosistem pertembakauan Jawa Tengah. Pasalnya, sektor tembakau ternyata memiliki kontribusi cukup besar untuk perkembangan ekonomi Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Malik Cahyadi yang juga menghadiri forum diskusi ini. Industri tembakau dan perekonomian Jawa Tengah memiliki keterkaitan yang erat, sehingga jika regulasi ini tidak dikaji ulang, dikhawatirkan akan terjadinya pengurangan tenaga kerja khususnya anak-anak muda yang tentu mengganggu stabilitas ekonomi di Jawa Tengah.

“Ketika ekosistem bisnis tembakau ini tidak bisa disubstitusi, jadi seberapa jauh pemerintah melihat surplus konsumen dan surplus produsen, untuk menyediakan substitusinya atau komplemen. Kasus seperti ini, untuk komoditas utama seperti tembakau, yang berdampak adalah anak-anak muda usia di bawah 30 tahun ,” ungkap Malik Cahyadi.

Malik mengungkapkan jika komponen utama ekosistem tembakau tidak bisa mengikuti regulasi, berarti pemerintah deindustrialisasi.

“Jika begitu, yang masuk nantinya adalah negara luar atau FDI, yang bisa mengakibatkan hilirisasi gagal. Sehingga dalam posisi deindustrialisasi, ongkos negara akan sangat besar, jadi pragmatisnya harus impor. Jika begitu, saya khawatir orang-orang muda akan sulit mencari kerja jika deindustrialisasi ini terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang,” jelas Malik.

Malik mengajak pemimpin daerah dan jajarannya untuk terus mengantisipasi adanya aturan-aturan eksesif pada industri tembakau yang dampaknya bisa berdampak buruk pada tenaga kerja dan merugikan perekonomian Jawa Tengah.

Baca juga: Petani, Serikat Pekerja hingga Akademisi Khawatir Kemasan Polos Berdampak Buruk bagi Perekonomian