2. Pemerintah dan aparat negara wajib melindungi masyarakat pemilik tanah dari keserakahan pengembang. Seperti diatur pada UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan mengikuti mekanisme ganti rugi yang layak melalui pembentukan Panitia Pengadaan Tanah yang representatif, mewakili berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
3. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang atau membatalkan PIK 2, dan proyek swasta lainnya yang dikategorikan sebagai PSN, seperti BSD.
Termasuk mengevaluasi kelayakan dan implementasi lapangan proyek- proyek PSN lainnya yang terindikasi mengabaikan hak-hak rakyat.
Jakarta, 18 November 2024 Sahabat Seperjuangan Said Didu
Nama-nama
1. Busyro Muqoddas
2. Abraham Samad
3. Saut Situmorang
4. Prof. Dr. Hafid Abbas
5. Anthony Budiawan
6. Erros Djarot
7. Andi Sahrandi
8. Petrus Selestinus
8. Bambang Harymurti
9. Todung Mulya Lubis
10. Manuel Kaisiepo
11. Roy Suryo
12. Marwan Batubara
13. Ubedilah Badrun
14. Syamsuddin Alimsyah
15. Lukas Luwarso
16. Saor Siagian
17. Refly Harun
18. Totok Dwi Diantoro
16. IM57+ Institute
17. Eep Saefulloh Fatah
18. Aan Eko Widiarto
19. Novel Baswedan
20. Bambang Widjojanto
21. Ariady Achmad
22. Abustan
23. Robert B. Keytimu
24. Agusdin pulungan
25. Denny Indrayana
26. Zainal Arifin Mochtar
27. Muhammad Johansyah
28. Jaya Suprana