Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin sambut baik kebijakan Presiden Prabowo menaikkan gaji guru dan buruh di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi dan perlu disyukuri.
“Alhamdulillah, Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan signifikan. Keputusannya tentang kenaikan gaji guru dan buruh yang diumumkannya sendiri sungguh patut disyukuri dan diapresiasi,” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (2/12/2024).
Menurutnya, masalah Indonesia selama ini adalah perlakuan terhadap guru dan buruh buruk dan tidak berkeadilan. Presiden sebelumnya terkesan tidak peduli dan abai terhadap janji-janji politik sewaktu berkampanye.
“Walau banyak yang meragukan, saya pribadi meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto akan melakukan gebrakan. Watak dasarnya berkomitmen pada kerakyatan. Seperti bapaknya, Sumitro Djojohadikusumo, Prabowo menganut ekonomi kerakyatan seperti pada Pasal 33 UUD 1945,” terangnya.
Oleh karena itu, Din berkeyakinan Presiden Prabowo Subianto akan bersungguh-sungguh menerapkan janji-janjinya terutama untuk mengatasi kemiskinan, memberantas korupsi, dan penegakan kedaulatan rakyat.
“Memang, tantangan internal besar yang dihadapi Presiden adalah adanya political liability dari sejumlah pembantu dekatnya, baik karena kapasitas, integritas, maupun keterdugaan korupsi. Selain itu, pengaruh kaum oligarki dan kaum kleptokrat akan menjadi pengganggu serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Justru Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Maka, sebagai rakyat kata Din Syamsuddin hanya bisa menunggu gebrakan-gebrakan Presiden selanjutnya.
“Jika beliau tegas mengatasi masalah dan tantangan tadi maka lima tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menoreh catatan emas dalam sejarah kebangsaan Indonesia,” ungkapnya.
Jika tidak, maka kata mantan PP Muhammadiyah ini kecemasan banyak pihak bahwa beliau hanyalah boneka dan pelanjut perusakan sistematis Indonesia akan menjadi kenyataan. Dan akan membuktikan ucapannya sendiri beberapa tahun lalu bahwa pada 2030 Indonesia akan menjadi negara gagal.
“Jika itu terjadi, para kaum kritis akan tetap menyuarakan kebenaran. Dan, saya sendiri, akan bersama gerakan kebenaran untuk perubahan itu," tandasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan kesejahteraan bagi para guru yang berstatus ASN maupun non ASN.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan hari guru nasional di Velodrome, Jakarta, pada Kamis, (28/11/2024).
"Saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menkeu yang paling keras," kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo Yakin Indonesia Tidak Akan Impor Beras pada 2025, Sebut Ada Peran Jokowi
Untuk guru ASN kata Prabowo akan Mendapatkan kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara untuk guru non ASN akan mendapatkan kenaikan tunjangan profesi menjadi 2 juta rupiah per bulan.
"Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan PPPK serta guru non ASN," katanya.
Menurut Prabowo pada tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik atau sebesar 64,4 persen.
Menurut Presiden terdapat peningkatan sebanyak 620 guru bersertifikat dibanding tahun 2024.
"Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru," katanya.
Selain itu kata Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gutu maka pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru ASN dan non ASN. "Yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," pungkasnya.