Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung.
Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.
"Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(6/12).
Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik.
Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.
"Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga," ujar Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung.
"Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Hubungan dengan PDIP Tak Harmonis Sejak 2 Tahun Lalu Tapi Jokowi Masih Simpan KTA PDIP untuk Apa?
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya.
Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.
"Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP," kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya.
"Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng," kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.
Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya.