Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan eks pimpinan KPK Firli Bahuri layak dijemput paksa.
Hal itu lantaran Firli Bahuri sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada perkara kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Dan bahkan agak 'jengkel' setelah kita gugat, kita daftarkan, kita rilis kepada teman-teman, terus ada panggilan pada Pak Firli," kata Boyamin Saiman kepada awak media di PN Jaksel, Selasa (10/12/2024).
Kemudian dikatakan Boyamin panggilan tersebut sudah beberapa kali dan Firli Bahuri masih mangkir.
Atas hal itu ia menilai eks pimpinan KPK itu layak dijemput paksa.
"Itu sudah panggilan kedua, bahkan atau ketiga. Mestinya kan itu langsung dijemput paksa. Nyatanya enggak, ini kan seperti mau memberikan harapan palsu kepada kita," kata Boyamin.
"Ini lho sudah kami panggil, tapi yang nggak datang Firlinya. Jadi nampaknya itu hanya sebagai bukti, mereka belum menghentikan penyidikan dengan apa, buktinya memanggil. Jadi ini hanya sekedar PHP," tandasnya.
Diketahui Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) telah menggugat Kapolda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta.
Gugatan tersebut terkait dugaan penghentian penyidikan kasus pemerasan yang dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Persidangan praperadilan tersebut telah dimulai di PN Jakarta Selatan, sejak Selasa (10/12/2024).
Dalam permohonannya MAKI dan LP3HI menyatakan perkara pemerasan yang menyangkut mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo digantung merugikan negara dan rakyat Indonesia.
"Bahwa dengan digantungnya perkara, maka penyidikan perkara telah berusia hampir 1 (satu) tahun. Kondisi ini jelas merugikan korban tindak pidana korupsi (negara dan rakyat Indonesia) karena tidak terdapatnya kepastian hukum dan kepastian keadilan," bunyi permohonan MAKI dan LP3HI.
Baca juga: Boyamin Saiman Ungkap Alasan Gugat Polda Metro dan Kejati DKI Jakarta dalam Perkara Firli Bahuri
Kemudian kondisi tersebut juga dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
"Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli Bahuri tidak segera ditahan. Dan hingga permohonan praperadilan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum terdapat penyerahan berkas tahap 2 dari Termohon I kepada Termohon II," bunyi permohonan MAKI.