News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Relokasi di Pulau Rempang

Komisi XIII DPR Minta Kementerian HAM Turun Tangan soal Insiden di Pulau Rempang

Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) diminta turun tangan dalam kasus penyerangan warga Rempang, Kecamatan Galang, oleh orang tidak dikenal (OTK). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XIII Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Mafirion meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan dalam kasus penyerangan warga Rempang, Kecamatan Galang, oleh orang tidak dikenal (OTK).

Mafirion menduga ada pelanggaran HAM dari konflik PSN Rempang Eco City yang sudah terjadi sejak tahun 2023 itu.

“Pemaksaan atas hak rakyat, apalagi sampai menggusur kampung halaman yang telah mereka tinggali secara turun temurun, dari generasi-generasi secara paksa dengan melakukan kekerasan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia,” kata Mafirion kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Seharusnya, dia berpandangan tak ada lagi kekerasan yang menimpa warga Pulau Rempang.

Dia menekankan, kekerasan tak bisa ditolerir atas nama apa pun, termasuk proyek strategis nasional (PSN). 

"Jangan ada lagi kekerasan di Rempang dan Galang atas nama kepentingan proyek strategis nasional,” ujar Mafirion 

Aparat penegak hukum, dikatakan Politisi PKB itu, semestinya menjadi pihak yang melindungi warga dari potensi konflik dengan pihak yang mengerjakan PSN.

"Masyarakat Rempang dan Galang adalah warga negara yang harus dilindungi, bukan ditakut-takuti, apalagi diancam,” sebut dia.

Dia juga meminta pemerintah untuk mencotoh BP Batam dalam mengembangkan kawasan industri di Batam. 

Ia menjelaskan, BP Batam bisa melakukan pengembangan wilayah tanpa melakukan penggusuran. 

"Itu sebabnya, sampai hari ini masih ada kampung tua di Batam, seperti Batu Besar, Patam, Tanjung Piayu, Tanjung Uma, Bengkong,” tandas dia.

Baca juga: Kronologis Bentrokan Sekelompok Orang Bersenjata di Rempang Kepri, Polisi Masih Berjaga di Lokasi

Diketahui, Situasi bentrokan mencekam terjadi di Sembulang Hulu, Rempang, Kepulauan Riau pada Selasa (17/12/2024) pukul 19.00 WIB.

Peristiwa bermula saat lima pekerja perusahaan MEG melakukan patroli rutin di area tersebut. 

Mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. 

Situasi mendadak kacau, memaksa pekerja MEG berpencar demi keselamatan. 

Namun, salah satu anggota tertangkap dan mengalami pengeroyokan berat hingga mengalami luka serius.

Korban baru berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya melalui upaya penyelamatan paksa pada pukul 24.00 malam. 

Dalam kondisi tidak sadarkan diri, korban langsung dilarikan ke RS Bunda Halimah untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menuturkan situasi di lokasi masih dalam pengawasan aparat kepolisian. 

"Personel Sabhara sudah berjaga di lokasi," ungkapnya dalam keterangan Rabu (18/12/2024).

Baca juga: Konflik Rempang Memanas Lagi, Tim Pengamanan Rempang Eco City Sebut Anggotanya Disandera

Peristiwa tersebut menjadi pengingat akan pentingnya langkah konkret dan komitmen penuh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak.

Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap keselamatan para pekerja dan pihak terkait yang beraktivitas di Rempang. 

MEG dengan tegas meminta pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam menjamin keamanan di wilayah tersebut.

“Tindakan kekerasan dan penyekapan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum. Tidak ada tempat untuk perilaku seperti ini di negara hukum. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus ini,” ujar Rio Sibarani, perwakilan tim hukum MEG, Rabu (18/12/2024).
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini