TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Rabu (25/12/2024), Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicekal bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi.
"Pencegahan ke LN (Luar Negeri) dilakukan pada tanggal 24 Desesember 2024," kata Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam hari ini.
Selain Yasonna, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga telah dicekal sehari sebelumnya.
Pencegahan terhadap kedua elite PDIP itu dilakukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto dan Yasonna dicegah bepergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Perkara itu merupakan pengembangan dari kasus eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan.
Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Tahun 2020
Pada tahun 2020 lalu, Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi.
Kala itu, Yasonna yang juga kader PDIP ini masih menjabat Menteri Hukum dan HAM.
Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi kala itu agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDIP yakni Harun Masiku.
"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Pada file berita Kompas.com berjudul "Yasonna Copot Ronny Sompie dari Jabatan Dirjen Imigrasi" pencopotan Ronny Sompie diduga terkait polemik informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia kala itu.
Kala itu, Yasonna menyebut Harun masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin 6 Januari 2020.
Namun, pada Rabu (22/1/2020), Dirjen Imigrasi Ronny Sompie mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020.
Adanya informasi dari Imigrasi muncul anggapan jika Yasonna telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.
Puncaknya, ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR.
Akibat pencopotan Ronny Sompie itu pula membuat sejumlah pegawai Ditjen Imigrasi prihatin.
Mereka memasang logo imigrasi berwarna hitam dalam status media sosial.
Profil Singkat Ronny Sompie
Irjen Pol (Purn) Ronny Sompie dilantik jadi Dirjen Imigrasi pada 10 Agustus 2015.
Jauh sebelum itu, dia dikenal sebagai petinggi Polri.
Pria kelahiran Manado 17 September 1961 ini adalah Mantan Kapolda Bali dan Kadiv Humas Mabes Polri.
Ronny Sompie merupakan lulusan Akpol tahun 1984.
Setelah itu ia menimba ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Pada 1993 ia menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
Lalu ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Hukum Pidana di kampus yang sama dan lulus tahun 2004.
Sedangkan gelar doktor hukum-nya ia peroleh dari Universitas Borobudur Jakarta pada 2015.
Dulu ketika masih di kepolisian Ronny Franky Sompie berpengalaman dalam bidang reserse.
Ronny Franky Sompie memulai kariernya sebagai anggota kepolisian.
Pada 2003 ia dipercaya menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo.
Dua tahun setelahnya ia menjabat sebagai Direskrimum Polda Sumut.
Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya, Karo Ops Polda Metro Jaya, dan Karo Ortala Sderenbang Polri.
Pada 2013 Ronny Franky Sompie diangkat menjadi Kadiv Humas Polri.
Kemudian pada 2015 ia dimutasi menjadi Kapolda Bali.
Tetapi jabatan itu tidak lama ia pegang.
Pasalnya pada 2015 ia ditunjuk untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Atas jasanya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi ini, Ronny Franky Sompie dianugerahi Bintang Jasa Utama pada 13 Agustus 2019.
Tetapi pada 2020, ia dicopot dari jabat Dirjen Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly karena alasan keliru menyampaikan informasi keberadaan Harun Masiku, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang jadi buronan KPK.
Setelah itu ia ditunjuk menjadi Analis Keimigrasian Ahli Utama.
Kemudian pada 2023 ia gabung dengan Partai Golkar.
Ronny Franky Sompie menjadi Caleg dari Partai Golkar.
Sumber: Kompas.com/Tribun Medan/Tribunnews.com