Baca tanpa iklan
Hubungan tiga tokoh politik itu dengan PDIP pun perlahan merenggang.
Jokowi beserta keluarga bahkan tak diundang ke HUT PDIP pada Januari 2024.
Perseteruan kian meruncing ketika Ganjar-Mahfud dinyatakan kalah Pilpres 2024, dan Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang.
Pada Mei 2024, PDIP juga tidak mengundang Jokowi dan Gibran dalam rapat kerja nasional (Rakernas) karena dianggap telah melanggar konstitusi.
Pelanggaran itu dinilai tak sejalan dengan PDIP yang terus menegakan konstitusi.
Konstitusi yang dimaksud merujuk menabrak aturan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah oleh MK jelang pendaftaran.
Perseteruan Jokowi dan PDIP kian memanas jelang Pilkada serentak November 2024, lalu.
Dimana, sejumlah pasangan yang diusung oleh PDIP kalah dari pasangan yang mendapat endorsement dari Jokowi.
Misalnya, di wilayah ‘kandang banteng’ seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara.
Selepas gelaran Pilkada, pada 3 Desember 2024, Jokowi secara terbuka mengaku masih memegang kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
Hal ini pun menjadi penegasan bahwa dirinya masih berstatus kader meski dianggap membelot dari Megawati.
Merespons itu, pada 4 Desember 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi beserta keluarganya bukan lagi bagian dari partai banteng.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
Hasto mengatakan, praktik politik yang dijalankan Jokowi beserta keluarganya tak lagi sejalan dengan PDIP.
Dia pun menyoroti ambisi kekuasaan yang masih menyelimuti Jokowi dan keluarga.
Dalam kesempatan itu, Hasto bahkan menyebut bahwa pengumuman resmi terkait status Jokowi dan keluarga akan disampaikan oleh DPP PDIP pada 17 Desember, mendatang.
Di tanggal 16 Desember 2024, muncul video yang beredar di kalangan wartawan jika DPP PDIP telah resmi memecat Jokowi beserta keluarga dari keanggotaan partai.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pun mengungkapkan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi beserta keluarganya usai Pilpres dan Pilkada 2024.
Pertama, karena PDIP memegang prinsip menghormati dan menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.
"Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat," kata Deddy, Senin (16/12/2024).
Deddy menambahkan, PDIP sebetulnya memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pelanggaran etik oleh kader-kader di internal partai setelah Pilpres 2024.
Namun, PDIP memutuskan untuk fokus melanjutkan agenda politik nasional, yakni Pilkada serentak 2024.
"Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai," ujar Deddy.
"Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia," sambung dia.
Di samping itu, kata Deddy, PDIP memutuskan memecat Jokowi pasca Pilpres dan Pilkada, karena khawatir muncul anggapan tak siap bersaing dengan Gibran dan Bobby.
Deddy pun menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini adalah upaya penegakan aturan serta disiplin partai di internal PDIP.
"Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai," pungkasnya.
Di sisi lain, pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga ini sebagai respons dari isu yang berkembang jika Jokowi berencana bakal mengacak-acak Kongres PDIP yang bakal digelar April 2025, mendatang.
Isu itu pun pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati jika ada pihak yang ingin mengganggu Kongres PDIP tahun depan.
Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).
Mulanya, Megawati mengatakan dirinya sudah ingin pensiun, namun masih diminta untuk kembali menjabat Ketum PDIP.
"Sekarang masih keren, diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi, kalau ada nanti kongres, Ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya gue nggak boleh pensiun," kata Megawati.
"Ini biar kedengeran, kenapa? Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut," sambungnya.
Megawati pun menantang pihak yang ingin mencoba mengganggu jalannya Kongres PDIP.
"Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya," ucapnya.
Sebagai informasi, Kongres PDIP merupakan agenda partai tertinggi untuk menentukan Ketua Umum, jajaran DPP partai hingga rekomendasi partai terhadap situasi bangsa.
Respons Jokowi Usai Dipecat
Jokowi mengaku menghormati keputusan pemecatan terhadap dirinya dari keanggotaan PDIP.
"Ya ndak apa-apa saya menghormati itu," kata Jokowi diiringi tawa ringan pada Selasa (17/12/2024) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Dia juga menyebut bahwa dirinya tidak dalam posisi membela diri terkait alasan PDIP memecatnya.
"Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian. Karena keputusan itu sudah terjadi," ujarnya.
"Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi menambahkan.